Pemerintah harus berantas trader gas sebelum bentuk holding energi

Merdeka.com - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai pembentukan holding BUMN energi tak serta merta bakal menekan harga gas di tingkat konsumen. Alasannya, pemerintah harus memperbaiki sejumlah permasalahan termasuk distribusi gas yang masih didominasi para trader.

Direktur Riset Core Indonesia, Mohammad Faisal mengakui pembentukan holding BUMN tersebut memang sangat diperlukan. Sebab, sektor energi merupakan vital dan strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ada beberapa alasan pembentukan holding BUMN energi ini harus dipertimbangkan mulai dari permodalan dan harga gas yang sampai saat ini masih mahal," ujar Faisal di Kantor Core Indonesia Jakarta, Selasa (4/10)

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan empat hal dalam pembentukan holding BUMN energi. Pertama, pembentukan holding BUMN energi harus mendorong perbaikan kinerja masing-masing BUMN, baik pertamina maupun PGN. Kedua, pembentukan holding BUMN energi harus dapat mendukung peningkatan daya saing industri khusunya menyediakan energi dengan biaya yang lebih murah.

Ketiga, pembentukan holding BUMN energi harus diarahkan untuk mencapai bauran energi nasional yang berkelanjutan sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Terakhir, pembentukan holding energi tidak hanya sebagai aksi korporasi Pertamina untuk mencaplok PGN.

"Hal itu tak membuat harga gas semakin murah. Ini disebabkan terjadinya penjualan bertingkat atau banyaknya trader perantara dalam satu jalur distribusi ke konsumen," tegasnya.

Faisal menambahkan para trader tersebut hanya berperan sebagai perantara tanpa membangun infrastruktur distribusi gas. Seperti di Bekasi untuk menyalurkan gas ke konsumen akhir berjarak kurang dari 80 km, terdapat lima trader gas yang terlibat.

Dari lima trader tersebut, hanya dua yang benar-benar membangun pipa distribusi. Akibatnya selisih harga dari hulu hingga konsumen akhir mencapai USD 8,5-9-5 per MMbtu, di mana harga di konsumen akhir lebih dari USD 14 per MMbtu. Padahal harga gas rata-rata nasional yang dijual oleh PGN kepada konsumen akhir hanya USD 8,3 per MMbtu.

"Seharusnya peran trader itu semestinya dikendalikan oleh pemerintah secara ketat agar keberadaan mereka tidak dapat mengakibatkan inesfiensi pada distribusi gas ke konsumen. Jadi pola distribusi harus dihentikan. Kalau tidak, harga gas di tingkat konsumen atau hilir tetap akan tinggi" pungkasnya.