Pemerintah Harus Lakukan Ini Agar Indonesia Segera Keluar dari Resesi
Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat terkontraksi atau minus 0,74 persen di kuartal I-2021. Pertumbuhan ekonomi ini menandakan Indonesia belum mampu keluar dari zona resesi seperti negara-negara mitra dagang antara lain Amerika Serikat dan China.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memberi beberapa saran agar ekonomi segera keluar dari resesi. Pertama, melanjutkan penyaluran perlindungan sosial misalnya bantuan subsidi upah.
"Saran ke.depan adalah melanjutkan perlindungan sosial misalnya bantuan subsidi upah yang diperlukan spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata," ujar Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (5/5).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Kapan deflasi di Indonesia terjadi? Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa Indonesia mengalami deflasi lagi pada bulan September 2024.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru mencabut bantuan sosial yang esensial. Sebab, pekerja sektor transportasi dan pariwisata sangat kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.
"Jangan buru buru cabut bansos yang esensial, karena sektor transportasi dan pariwisata pekerjanya sangat kehilangan pendapatan. Bayangkan supir dan kernet banyak yang digaji berdasarkan trayek, kalau mudik dilarang negara harus menjamin kompensasi nya," kata Bhima.
Selanjutnya, kata Bhima, mempercepat serapan anggaran khususnya di tingkat pemda (pemerintah daerah). Di mana saat ini, dana terparkir di perbankan yang belum dimanfaatkan pemda sekitar Rp182 triliun.
Kemudian, dia juga meningkatkan investasi yang berkualitas, artinya investasi yang serap banyak tenaga kerja. Terakhir fokuskan insentif perpajakan kepada sisi permintaan misalnya PPN 10 persen ditanggung pemerintah sehingga masyarakat makin semangat belanja.
"Terkait mobilitas penduduk harapannya vaksinasi terus berjalan sesuai target dengan tetap menegakkan protokol kesehatan (prokes)," tandas Bhima.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi ke-2 di antara negara-negara G20, di tengah permasalahan perekonomian global yang kompleks saat ini.
Baca SelengkapnyaMenurut pemerintah, deflasi saat ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar global akibat konflik internasional.
Baca SelengkapnyaKebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca Selengkapnya