Pemerintah harus transparan soal pembentukan holding BUMN energi
Merdeka.com - Pembentukan induk perusahaan atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi harus dilakukan secara transparan dengan konsep yang jelas. Alasannya, saat ini, pembentukan holding BUMN energi dibiarkan tertutup tanpa adanya penjelasan ke publik.
"Saya katakan agar pemerintah harus memproses pembentukan holding BUMN energi secara transparan lalu disampaikan ke publik, tidak tertutup," ujar Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi di Jakarta, Sealsa (4/10).
Menurutnya, pembentukan holding BUMN energi harus memiliki tujuan dan konsep yang jelas.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Sementara itu, Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembentukan holding BUMN energi juga harus dilakukan dengan persiapan matang.
"Persiapan yang dilakukan tidak sekadar penyesuaian regulasi seperti revisi PP Nomor 44 tahun 2005, tetapi yang lebih penting adalah perumusan konsep dan peta jalan yang jelas, struktur holding yang tepat, kajian potensi dampak, strategi pendekatan antar pihak-pihak yang terlibat untuk menjalin harmonisasi dan sinergi kerja dalam tubuh holding," kata Faisal.
Selain itu, Faisal menambahkan pembentukan holding BUMN juga harus mencontoh pembentukan holding yang terbaik di negara lain. Dia mencontohkan pembentukan holding BUMN energi di Bulgaria yang mempersiapkan sinergi perusahaan dan infrastruktur sebelum disatukan.
"Target sebelum holding pertama menyatukan perusahaan-perusahaan sejenis, yang kedua mematangkan infrastruktur, baru dibentuk holding. Sekarang Bulgaria pengekspor energi ke beberapa negara di Eropa Selatan. Barangkali pola semacam itu bisa dipelajari, bisa menjadi patokan," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa berkaca dengan pemerintah Iran. Sektor migas di Iran dikendalikan oleh Kementerian Perminyakan yang membawahi empat BUMN yakni National Iranian Oil Company yang mengelola sektor hulu minyak, National Iranian Gas Company mengelola gas, National Iranian Oil Refining and Distribution Company mengelola hilir minyak, dan National Petrochemical Company yang mengelola industri petrokimia.
"Pembentukan holding perusahaan memang dapat memperkuat sinergi daya saing, tetapi jika tidak dipersiapkan dengan matang langkah ini tidak jarang dapat pula mengakibatkan gesekan antar kepentingan dan pihak," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan membuka akses informasi yang relevan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat membantu mengawal transformasi.
Baca SelengkapnyaErick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Erick menyebut ada 8, namun kemudian dia meralatnya dengan menyebut ada 6 BUMN.
Baca SelengkapnyaIa meyakini dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, kesejahteraan pekerja dan kontribusi PGN bagi Indonesia akan semakin meningkat.
Baca Selengkapnyaperusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.
Baca SelengkapnyaPGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.
Baca SelengkapnyaPembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaOrganisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah
Baca Selengkapnya