Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah harus transparan soal pembentukan holding BUMN energi

Pemerintah harus transparan soal pembentukan holding BUMN energi aktivitas distribusi Gas Bumi lewat jaringan pipa. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pembentukan induk perusahaan atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi harus dilakukan secara transparan dengan konsep yang jelas. Alasannya, saat ini, pembentukan holding BUMN energi dibiarkan tertutup tanpa adanya penjelasan ke publik.

"Saya katakan agar pemerintah harus memproses pembentukan holding BUMN energi secara transparan lalu disampaikan ke publik, tidak tertutup," ujar Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi di Jakarta, Sealsa (4/10).

Menurutnya, pembentukan holding BUMN energi harus memiliki tujuan dan konsep yang jelas.

Sementara itu, Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembentukan holding BUMN energi juga harus dilakukan dengan persiapan matang.

"Persiapan yang dilakukan tidak sekadar penyesuaian regulasi seperti revisi PP Nomor 44 tahun 2005, tetapi yang lebih penting adalah perumusan konsep dan peta jalan yang jelas, struktur holding yang tepat, kajian potensi dampak, strategi pendekatan antar pihak-pihak yang terlibat untuk menjalin harmonisasi dan sinergi kerja dalam tubuh holding," kata Faisal.

Selain itu, Faisal menambahkan pembentukan holding BUMN juga harus mencontoh pembentukan holding yang terbaik di negara lain. Dia mencontohkan pembentukan holding BUMN energi di Bulgaria yang mempersiapkan sinergi perusahaan dan infrastruktur sebelum disatukan.

"Target sebelum holding pertama menyatukan perusahaan-perusahaan sejenis, yang kedua mematangkan infrastruktur, baru dibentuk holding. Sekarang Bulgaria pengekspor energi ke beberapa negara di Eropa Selatan. Barangkali pola semacam itu bisa dipelajari, bisa menjadi patokan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa berkaca dengan pemerintah Iran. Sektor migas di Iran dikendalikan oleh Kementerian Perminyakan yang membawahi empat BUMN yakni National Iranian Oil Company yang mengelola sektor hulu minyak, National Iranian Gas Company mengelola gas, National Iranian Oil Refining and Distribution Company mengelola hilir minyak, dan National Petrochemical Company yang mengelola industri petrokimia.

"Pembentukan holding perusahaan memang dapat memperkuat sinergi daya saing, tetapi jika tidak dipersiapkan dengan matang langkah ini tidak jarang dapat pula mengakibatkan gesekan antar kepentingan dan pihak," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jalankan Arahan Erick Thohir, PTPN III Dorong Transparansi Agar Masyarakat Bisa Kawal Aksi Korporasi
Jalankan Arahan Erick Thohir, PTPN III Dorong Transparansi Agar Masyarakat Bisa Kawal Aksi Korporasi

Dengan membuka akses informasi yang relevan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat membantu mengawal transformasi.

Baca Selengkapnya
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR

Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Sentil 6 Perusahaan BUMN Kurang Informatif, Ada Inalum Hingga Asabri
Erick Thohir Sentil 6 Perusahaan BUMN Kurang Informatif, Ada Inalum Hingga Asabri

Sebelumnya, Erick menyebut ada 8, namun kemudian dia meralatnya dengan menyebut ada 6 BUMN.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Ingin Indonesia Capai Swasembada Energi, Karyawan PGN: Kami Siap Penuhi Penugasan Pemerintah
Presiden Prabowo Ingin Indonesia Capai Swasembada Energi, Karyawan PGN: Kami Siap Penuhi Penugasan Pemerintah

Ia meyakini dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, kesejahteraan pekerja dan kontribusi PGN bagi Indonesia akan semakin meningkat.

Baca Selengkapnya
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat

perusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Baca Selengkapnya
PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri, Termasuk Skema HGBT
PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri, Termasuk Skema HGBT

PGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.

Baca Selengkapnya
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus

Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan
Erick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.

Baca Selengkapnya
7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan

7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan

Baca Selengkapnya
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Arya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya