Pemerintah hingga LSM serang SBY soal 100 juta warga Indonesia miskin

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), Angka ini berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Meski demikian, beberapa tokoh pun berasumsi kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Salah satunya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Melalui akun Twitter resminya, SBY memberikan klarifikasi. Dia menjelaskan, angka kemiskinan harus dilihat dengan 'The Bottom 40%'. Menurutnya, istilah tersebut digunakan oleh World Bank Group, yaitu 40 persen penduduk golongan bawah di masing-masing negara. Di negara berkembang yang income perkapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin dan di atas miskin alias near poor.

"Banyak yang salah mengerti arti the bottom 40%, kemudian langsung berikan sanggahan, tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta orang," tulis SBY melalui @SBYudhoyono, dikutip merdeka.com, Rabu (1/8).

Dia menambahkan, kelompok inilah yang mesti dibebaskan dari kemiskinan dan ditingkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan pendapatan atau income mereka.

"Kelompok ini sangat rawan dan mudah terdampak, jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako. Dengan melemahnya ekonomi, the bottom 40% alami persoalan. Ini saya ketahui dari hasil survei & dialog saya dengan ribuan rakyat di puluhan kabupaten/kota," jelas SBY.

Anggapan ini pun dikomentari oleh Ketua BPS Suhariyanto. Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.

"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan enggak bisa gitu," kata dia.

Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain enggak? diterapkan," jelasnya.

"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yang paling penting bagi saya," tuturnya.

Tak hanya BPS, Kementerian Keuangan pun mempertanyakan data penghitungan dari SBY. Klik selanjutnya. (mdk/azz)