Pemerintah Ingin Bedakan Tarif KRL, YLKI: Ini Tidak Adil

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pemerintah untuk memilah distribusi subsidi tarif KRL bagi masyarakat berdasarkan ekonomi. Dia menilai, rencana seperti ini tidak adil dari sisi kebijakan publik.

"Dari sisi kebijakan publik ini tidak adil, maka untuk kondisi seperti ini opsinya adalah kenaikan tarif atau tambah dana PSO (public service obligation)," kata Tulus, dikutip Kamis (29/12).

Lagi pula, rencana seperti ini tidak lazim untuk diterapkan meski dengan dasar pertimbangan agar distribusi tepat sasaran. Justru sebaliknya, pemerintah sebaiknya memberikan insentif bagi masyarakat, baik kaya ataupun miskin, yang menggunakan transportasi publik seperti KRL.

Jika kebijakan memilah tarif berdasarkan kelas ekonomi, Tulus khawatir masyarakat mampu akan beralih ke transportasi pribadi. "Coba kalau mereka menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan polusi. Aneh kalau mereka justru akan dikenakan disinsentif dengan tarif mahal saat naik KRL," imbuhnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian pun saat ini tengah mengkaji pilihan kartu yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat menggunakan kereta rel listrik (KRL). Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, kajian ini dilakukan agar subsidi KRL terdistribusi tepat sasaran.

"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," ujar Adita dalam keterangan tertulis, Rabu (28/12).

Adita kembali menegaskan bahwa tarif KRL hingga saat ini masih mendapatkan subsidi, melalui public service obligation (PSO). Dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, Adita menuturkan, Kementerian Perhubungan menilai perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Agar PSO dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, maka sedang melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan hingga 2023 tidak ada kenaikan tarif KRL. Namun, akan ada penyesuaian tarif bagi warga yang memiliki kemampuan finansial tinggi.

"Kalau KRL tidak naik Insya Allah sampai 2023 tidak naik, jadi yang sudah berdasi kemampuan finansialnya tinggi mesti bayar lain," ucap Budi dalam konferensi pers akhir tahun 2022, di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (27/12).

"Jadi kalau average hingga 2023 kita rencanakan tidak naik," sambungnya.