Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah ingin kode pos terintegrasi big data dorong ketepatan lokasi pengiriman

Pemerintah ingin kode pos terintegrasi big data dorong ketepatan lokasi pengiriman Logistik PT Pos Indonesia. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikhsan Baidirus, mengatakan pemerintah bakal menata ulang skema pengalamatan rumah di Indonesia. Hal ini agar alamat yang dimasukkan pengirim barang betul-betul akurat sehingga pengiriman barang menjadi lebih nyaman dan pasti sampai.

Ikhsan menyampaikan, cara yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan kode pos tiap wilayah dengan data digital.

"Dari perspektif Pos, regulator bidang Pos kami ingin suatu saat, kita coba kita dorong, kode pos kita akan integrasi ke dalam teknologi digital big data yang nanti secara bersama-sama akan membuat sistem lokasi menjadi lebih akurat, mungkin dengan pemanfaatan teknologi geoposition dan satelit, bersama dengan kode pos, kita bisa langsung mendapatkan titik-titik yang lebih akurat," ungkapnya di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (17/4).

Selain itu, dengan adanya integrasi ini, masyarakat bakal lebih mudah untuk mengecek kondisi dan posisi barang yang dia kirimkan. "Suatu saat kita bisa trace and tracking kiriman kita," kata dia.

Direktur Jasa dan Kurir PT Pos Indonesia, Agus Handoyo mengatakan ketepatan alamat memang sangat penting. Jika alamat yang dimasukkan tidak jelas, atau tidak dapat ditemukan, maka akan merugikan pengirim.

Dia mengakui, di beberapa daerah, ada beberapa kejadian, alamat tidak dibubuhkan secara lengkap oleh pengirim hingga menyusahkan bagi kurir.

"Memang harus kerja bareng, kalau di PT Pos. Pengalaman, misalnya alamat Larantuka di belakang Gereja, itu kan hanya ada di benak pengantar (kurir) karena dia sudah bertahun-tahun di situ. Mereka hafal betul rumah ini dimana, siapa saja yang ada di rumah itu ya. Jadi kalau (pengantar/kurir) yang baru, harus berpikir lagi," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Dukungan Pos Indonesia Untuk Pemilu 2024
Dukungan Pos Indonesia Untuk Pemilu 2024

Indonesia segera akan memasuki pesta demokrasi 2024. Pos Indonesia terus mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya hajatan besar ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Groundbreaking Pos Indonesia di IKN: Tekan Biaya dan Percepat Logistik
Jokowi Groundbreaking Pos Indonesia di IKN: Tekan Biaya dan Percepat Logistik

Pembangunan Nusantara Logistik Hub ini akan mendukung keberadaan IKN.

Baca Selengkapnya
Didesak Mundur Buntut Server PDN Dibobol Hacker, Ini Jawaban Menkominfo
Didesak Mundur Buntut Server PDN Dibobol Hacker, Ini Jawaban Menkominfo

Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.

Baca Selengkapnya
Punya Peluang Digital Hub di Asia, Indonesia Perlu Lakukan Ini
Punya Peluang Digital Hub di Asia, Indonesia Perlu Lakukan Ini

Potensi besar sebagai digital hub tak boleh dilepaskan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Begini 5 Fase Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan
Terungkap, Begini 5 Fase Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan

Pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.

Baca Selengkapnya
Integrasi NIK dengan NPWP Mudahkan Pengusaha Urus Perpajakan
Integrasi NIK dengan NPWP Mudahkan Pengusaha Urus Perpajakan

Pemadanan NIK dengan NPWP tersebut dinilai membantu dunia usaha untuk mengurus soal perpajakannya.

Baca Selengkapnya
Biaya Logistik Antar Pulau Bisa Murah Lewat Aturan Ini
Biaya Logistik Antar Pulau Bisa Murah Lewat Aturan Ini

Permendag nomor 27 ini merupakan revisi dari Permendag No. 92 Tahun 2020.

Baca Selengkapnya
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran

Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.

Baca Selengkapnya
Menteri Budi Karya Optimis IKN Bakal Jadi Simpul Baru Tol Laut ke Indonesia Timur
Menteri Budi Karya Optimis IKN Bakal Jadi Simpul Baru Tol Laut ke Indonesia Timur

Menhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.

Baca Selengkapnya