Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah ingin Tanjung Carat masuk dalam program KEK Tanjung Api-api

Pemerintah ingin Tanjung Carat masuk dalam program KEK Tanjung Api-api Sofyan Djalil. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Rapat tersebut membahas mengenai rencana penambahan Tanjung Carat masuk dalam kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api, Sumatera Selatan.

Menteri Sofyan mengatakan, rencana tersebut nantinya akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tahun 2014 mengenai kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api. "Ada usul memasukkan Tanjung Carat sebagai bagian dari Tanjung Api-api. Di PP sekarang belum masuk, untuk mengubah posisi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pak Gubernur," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/3).

Rencana penggabungan ini bertujuan untuk memperluas akses keluar masuk ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api. Sebab, pemerintah menilai pelabuhan yang dimiliki oleh Tanjung Api-api saat ini tergolong dangkal dan perlu pengembangan. "Karena memang pelabuhan itu yang paling bagus di Tanjung Carat sana. Pelabuhan yang dalam. Yang sekarang itu sangat dangkal sekali," jelasnya.

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex noerdin mengatakan, adanya penambahan tersebut akan memperluas kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api menjadi sekitar 4.000 hektare. Penggabungan ini diharapkan dapat mengintegrasikan industri di Tanjung Api-api dengan baik.

"(Luasnya) Jadi banyak Tanjung Siapi-api 2.000 tambah 2.000an (Tanjung Carat). Tanjung Carat itu di ujung utara. Itu reklamasi seluas 2.000 hektare lebih sedikit. Tanjung Si Api-api nanti di satu tempat integrasi. Jadi industrinya ada di sini, ruangnya melalui pelabuhan laut deep sea port," jelasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Kaji Usulan Pulau Reklamasi PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Heru Budi Kaji Usulan Pulau Reklamasi PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini

Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ekspor Pasir Laut Kian Banyak Diminati Perusahaan, Menteri KKP Ungkap Kisaran Harganya
FOTO: Ekspor Pasir Laut Kian Banyak Diminati Perusahaan, Menteri KKP Ungkap Kisaran Harganya

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Fantastis! Ternyata Segini Harga Pasir Laut yang Bakal Diekspor ke Luar Negeri
Fantastis! Ternyata Segini Harga Pasir Laut yang Bakal Diekspor ke Luar Negeri

Meski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya
Kaesang Berpeluang Maju Pilgub, PKB Persilakan Daftar Kalau Mau Diusung
Kaesang Berpeluang Maju Pilgub, PKB Persilakan Daftar Kalau Mau Diusung

Partainya siap menerima siapapun untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Setujui Pembentukan KEK Setangga Kalsel, Luasnya 668,3 Hektare
Jokowi Setujui Pembentukan KEK Setangga Kalsel, Luasnya 668,3 Hektare

Keberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Baca Selengkapnya