Follow
Pemerintah ingin tarif kereta ringan Rp 10 ribu per penumpang
Merdeka.com - Pemerintah menghendaki tarif kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jabodetabek nantinya hanya sebesar Rp 10 ribu per penumpang. Dengan begitu, angkutan berbasis rel tersebut diharapkan bisa menggeser dominasi kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya.
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan bakal mendanai sekitar 80 persen biaya pembangunan prasarana, semisal, jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Sedangkan, pengadaan sarana bakal dilelang ke swasta.
"Paling tidak tarif bisa sekitar Rp 10 ribu-Rp 15 ribu," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Selasa (8/9).
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa tujuan dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Siapa yang membangun LRT Jakarta Fase 1B? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Jika pembiayaan sepenuhnya ditanggung PT Adhi Karya selaku kontraktor. Maka, tarif LRT bisa tak terjangkau masyarakat.
"Mengapa dibiayai oleh pemerintah? karena tarif yang dibebankan Adhi Karya sekitar Rp 37.500 per orang."
Selain menanggung sebagian besar biaya, menurut Hermanto, tak menutup kemungkinan pemerintah menggelontorkan subsidi. Ini seperti dana public service obligation (PSO) PT Kereta Api Indonesia. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Selengkapnya
Pemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca Selengkapnya
Pembebasan lahan untuk pembangunan LRT Jabodebek menelan biaya sebesar Rp1,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memberikan subsidi dengan skema PSO (Public Service Obligation) untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Selengkapnya
Promosi ini berlaku sejak 28 Agustus hingga akhir bulan September 2023.
Baca Selengkapnya
Tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh, berlaku mulai awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Tarif komersial ini ditetapkan seiring akan dioperasikan LRT Jabodebek pada Agustus tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya