Pemerintah Jamin Langkah Pensiunkan PLTU Tak Rugikan Investor

Merdeka.com - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin langkah penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam upaya mengejar target Net Zero Emission tak akan merugikan investor.

"Harus dipastikan investasi untuk pengembangan PLTU itu juga tidak ada kerugian dari sisi investor," kata dia dalam webinar Kilang dalam Transisi Energi, Selasa (16/11).

Menurutnya, proses pensiun PLTU itu dilakukan dengan mengikuti kontrak. Meski dia juga mengakui adanya upaya untuk mempercepat proses tersebut untuk dilakukan lebih dini dengan tujuan mempercepat penurunan gas rumah kaca. Misalnya, dengan memajukan langkan pensiun bagi PLTU jadi lima tahun lebih cepat.

"Kalau misal pensiunnya 2040, barangkali bisa dipercepat 5 tahun jadi 2035. Ini salah satu yang baik di samping memastikan kebutuhan energi di masyarakat ayng semakin meningkat tetap terjaga," katanya.

Sebelumnya, Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto menyebut bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara akan mulai early retire (pensiun) dini pada tahun 2030-2050. Hal itu terjadi ketika Indonesia mulai memasuki tahap energy transition mechanism (ETM) seiring dengan PLN dan PLTU mengikuti sistem investasi dan melakukan trade dalam perdagangan karbon.

Saat ini, skema ETM tersebut tengah dalam proses pembahasan oleh pemerintah. Sehingga nantinya PLTU yang pensiun akan digantikan PLT Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Konsep TM ada beberapa tahap, tahap satu PLTU ikut skema invest and trade. Kemudian tahap berikutnya di tahun 2022 ikut carbon tax, baru kemudian ikut skema early retirement," kata Joko dalam dalam acara diskusi bertajuk Energi Terbarukan: Sudut Pandang, Supply-Demand, Keterjangkauan, Tarif, Reliability dan Akses, Jakarta, Kamis (21/10).

Jika PLTU telah pensiun dini maka akan mendapatkan kompensasi melalui skema ETM. Pada skema ini pemerintah akan menggunakan pembiayaan campuran (blended finance) dengan memanfaatkan carbon recycling fund (CRF) untuk membeli aset PLTU.

"Kemudian ETM akan mengeluarkan karbon kredit di pasar karbon untuk mendanai transaksi PLTU berbasis karbon menuju transisi pembangkit listrik berbasis EBT," kata dia.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com