Pemerintah Jamin Rencana Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Program Pembangunan Lain

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa jadi dilaksanakan. Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap lokasi ibu kota baru.

Rencana ini memang menuai diskusi. Salah satu hal yang dikhawatirkan dari rencana ini, yaitu kemungkinan terjadinya moral Hazard di pihak pemerintah. Artinya Pemerintah akan lebih fokus mengeksekusi rencana tersebut dan mengabaikan jalannya program-program yang berkaitan dengan masyarakat.

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, secara tegas menepis kekhawatiran tersebut. Dia memastikan bahwa kepentingan rakyat, dalam konteks ini alokasi anggaran untuk program pembangunan tidak akan terganggu.

"Tadi sudah saya katakan ini tidak akan sangat sangat tergantung pada APBN. Jadi tidak mengganggu alokasi anggaran untuk apapun. Dan itu menjadi permintaan atau arahan dari Pak Presiden," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Sabtu (4/5).

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema untuk mendanai pemindahan kota. Skema-skema kerjasama dengan BUMN maupun swasta, saat ini sedang dikaji oleh Bappenas. "Pemerintah sendiri akan sangat minimal sekali menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali," urai dia.

Atas dasar itulah, dia meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa rencana pemindahan ibu kota akan merugikan kepentingan masyarakat. "Jadi tidak perlu khawatir dengan rencana ini kemudian dianggap akan membebani anggaran negara," tandasnya.