Follow
Pemerintah janji angkat 45.000 orang jadi PNS
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, akan mengangkat 45.000 tenaga kesehatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada April 2016. Kebijakan telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk rencana pengangkatan tersebut.
"Ke 45.000 tenaga kesehatan itu meliputi dokter pegawai tidak tetap 1.184 orang, dokter gigi 904 orang, tenaga tim nusantara sehat 4.310 orang dan bidan PTT 42.135," ungkapnya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (24/10).
-
Kapan Sertijab Pangkoopsudnas akan dilaksanakan? Apel digelar menjelang akhir masa jabatan Tonny sebagai Pangkoopsudnas. Dia akan menyerahterimakan jabatan itu kepada pejabat baru pada Jumat (8/12).
-
Kapan Yadi berencana ke IKN? Direncanakan perjalanan dimulai akhir Juli 2024 ini.
-
Siapa yang akan pensiun dari jabatannya? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Kapan Yuliot Tanjung dilantik? Baru-baru ini Presiden Joko Widodo baru saja melantik Yuliot Tanjung, eks Deputi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini resmi ditunjuk menjadi Wakil Menteri Investasi.
-
Apa yang akan dilakukan Yenny Wahid sebelum memutuskan maju sebagai cawapres? “Saya tentu harus berdoa dulu, saya harus mohon petunjuk dari yang maha kuasa, nanti itu diolah dari rasional dan spiritual hasilnya seperti apa. Jadi masih panjang,“ katanya di Jakarta, Senin (7/8).
Dia menjelaskan, keberadaan tenaga kesehatan ini sudah sangat mendesak. Terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
"Pada prinsipnya dokter dan bidan PTT dibutuhkan di daerah-daerah terpencil sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Menteri Yuddy menegaskan, pengangkatan bidan PTT menjadi PNS tidak akan dipungut biaya. "Jika ada pungli, segera laporkan ke kami," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dokter disebar secara merata di Indonesia. Dokter yang sudah diangkat menjadi PNS akan disebar di ratusan ribu Puskesmas. Pasalnya, masih banyak Puskesmas di daerah belum punya dokter.
"Supaya ada di wilayah juga, jangan berkumpul semua di Jakarta. Sehingga Puskesmas yang jumlahnya ratusan ribu ada dokternya," kata wapres.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengumuman resmi kenaikan gaji PNS akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sesi kedua Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8).
Baca Selengkapnya
Targetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Jika harus menunggu siklus tahunan, organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis.
Baca Selengkapnya
Talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.
Baca Selengkapnya
Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kaltim.
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya akan memetakan berapa jumlah ASN baru yang perlu disiapkan untuk tahun depan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca Selengkapnya
Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji sebesar 8 persen tidak langsung diterima oleh PNS, TNI-Polri di awal tahun.
Baca Selengkapnya