Pemerintah janji bangun sekolah dan rumah sakit karena PNS berhemat

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak aparatur negara untuk menjadi teladan antara lain dengan cara berhemat. Keteladanan itu juga perlu diimbangi dan peningkatan displin dan pengawasan.

Hal itu dikatakan Yuddy saat berdialog dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram.

Dia juga menambahkan, aparatur negara harus hidup berhemat dengan menghentikan kegiatan yang tidak perlu. Dari hasil penghematan, digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, perbaikan jalan yang bolong.

Orang lain juga bertanya?

"Imbauan ini merupakan pesan dari Bapak Presiden untuk stop pemborosan. Dan kami para pembantu Presiden diminta untuk menyampaikan kepada aparatur negara dalam berbagai kesempatan," imbuhnya.

Dengan imbauan itu, Kementerian PANRB mengaplikasikan melalui kebijakan efisiensi anggaran dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pemerintah. "Tidak bisa lagi instansi pemerintah itu eksklusif," tegasnya.

Yuddy juga menegaskan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB semata-mata agar aparatur lebih merakyat. Tidak lagi hidup dengan eksklusif, jadi tidak ada kesenjangan antara pemerintah dengan rakyatnya.

"Inilah saatnya revolusi mental. Jangan sampai melukai perasaan masyarakat. Membutuhkan keikhlasan," ujarnya.

Menteri juga menginstruksikan kepada para pejabat SKPD agar dapat mentaati peraturan yang berlaku dengan baik. Selain kewibawaan yang didapat, aparatur juga dapat menjadi agen-agen pembangunan masyarakat.

Sebelumnya, Yuddy memberikan izinnya kepada PNS untuk mengadakan kegiatan di hotel. Pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy.

Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat. (mdk/bim)