Pemerintah janjikan regulasi kemudahan proyek meski tak berstatus PSN

Merdeka.com - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan proyek infrastruktur yang tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya soal pembebasan lahan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini banyak proyek yang ingin masuk dalam daftar PSN. Salah satu alasannya lantaran ada jaminan akan mendapatkan sejumlah kemudahan dari pemerintah.

"Sebetulnya kenapa orang perlu proyek itu jadi PSN? Karena ada beberapa fasilitas di dalamnya, misalnya pembebasan lahan. Ada kelebihannya lah. Kalau misalkan orangnya (pemilik lahan) tidak mau jual, yang punya itu, bisa dipotong lewat pengadilan. Itu dijamin lewat PP-nya (Peraturan Pemerintah) itu sah," ujar dia Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5).

Melihat banyaknya proyek yang ingin masuk PSN karena kemudahan yang diberikan, lanjut Menko Darmin, maka pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi sebuah proyek tanpa perlu masuk daftar PSN.‎

"Sidang kabinet terakhir presiden, kenapa orang ingin PSN. Diceritakan, ya sudah dibikin saja peraturannya untuk kemudahan," kata dia.

Menurut Menko Darmin, pihaknya belum bisa memastikan kapan kebijakan akan diterbitkan. Namun, pemerintah akan segera menyusun kebijakan ini. "Itu memang belum keluar tapi akan dibuat," tandas dia.

Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com