Follow
Pemerintah Jokowi bakal perlonggar aturan bisnis waralaba
Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk melonggarkan aturan terkait bisnis waralaba (franchise). Hal tersebut guna menarik lebih banyak investasi di sektor ini serta menggerakkan kegiatan ekonomi di masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih mengatakan, saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di bidang waralaba. Ini guna mendengarkan masukan terkait aturan-aturan yang selama ini menghambat perkembangan bisnis waralaba.
"Sekarang sedang diwacanakan. Tapi kita akan bertemu stakeholder. Jangan sampai nanti dibuat kebijakan (diprotes)," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Apa saja yang dibahas Kemendag dengan Singapura? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Kenapa pertemuan ini penting bagi Kemendag? “Saya harap kita dapat berkolaborasi, mengutamakan semangat kebersamaan, serta memberikan arahan yang jelas melalui pembahasan solusi nyata dan konkret untuk mendorong beberapa inisiatif dan kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan,“
-
Siapa yang berdialog dengan Pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
Salah satu aturan yang rencananya akan dilonggarkan yaitu terkait dengan kewajiban menggunakan 80 persen produk dalam negeri untuk peralatan, bahan baku dan barang dagangan di waralaba. Namun masih belum ditentukan.
"Bukan dihapuskan. Cuma ada cara perhitungannya, namanya Stock Keeping Unit (SKU) di distribusinya. Ya kalau kita maunya 100 persen (produk dalam negeri), tapi nanti yang dari luar negeri nanti proses lagi," jelas dia.
Selain itu, aturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan franchise juga akan dibahas. Jika memang nanti dilonggarkan, tetap akan mengikuti aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Master franchise sekarang dibatasi 250 (unit). Nanti kita lihat, karena dari KPPU kan tidak boleh monopoli, nanti melanggar UU," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).
Baca Selengkapnya
Ganjar mendorong para pelaku usaha memiliki koperasi untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sudah mendengar Prabowo dan Ganjar bicara panjang lebar untuk meneruskan komitmen hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Dalam kunjungan ke Pasar Johar kali ini, Mendag Zulkifli Hasan berkeliling ke kios-kios pedagang untuk berdialog.
Baca Selengkapnya
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca Selengkapnya
Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Dukungan yang diberikan pemerintah kepada franchise lokal hanya pada tahap akhir, seperti pameran.
Baca Selengkapnya
Aturan ini disepakati usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).
Baca Selengkapnya
Pemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.
Baca Selengkapnya
UMKM di Indonesia baru saja bangkit dari pandemi dan memiliki peran penting dalam perekonominan nasional.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca Selengkapnya