Pemerintah Jokowi Buka Peluang Kerja Sama dengan Jepang Kelola Migas di Perairan RI
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah mengkaji kemungkinan kerja sama dengan pemerintah Jepang, khususnya rencana investasi Jepang untuk eksplorasi dan eksploitasi migas di perairan Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di kantornya.
Turut hadir dalam rakor, Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ina Hagniningtyas, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan, serta Wakil kepala SKK Migas Sukandar.
Menurut Ina Hagniningtyas, rencana investasi tersebut masih berada di tahap awal. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan dokumen-dokumen, dan studi untuk melakukan perjanjian investasi Jepang di sektor migas.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan negosiasi akan dimulai? Diperkirakan, proses negosiasi akan berlangsung secara intensif dalam beberapa bulan ke depan.
-
Apa yang sedang dikaji Pertamina saat ini? 'Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,' kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/8).
-
Kapan proyek pemeliharaan jembatan dimulai? Proyek penguatan tiang jembatan itu sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
"Masih awal sekali, jadi masih membahas para kementerian terkait. Kalau perjanjian itu kan harus ada studinya, jadi masih jauh sekali dari perjanjian," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (1/4).
Dia menegaskan bahwa, pembahasan dalam rakor masih berupa rencana. Karena itu, kata dia, belum ada bentuk kongkret dari rencana Jepang berinvestasi di sektor migas di Indonesia. "Masih koordinasi awal sekali sih ya, jadi masih belum ada bentuknya," imbuh dia.
Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dituntaskan terkait pelaksanaan rencana tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang saat ini sedang disiapkan pemerintah.
"Soal bagaimana tindak lanjutnya berikutnya setelah ini, karena kan seperti biasa lah kalau mau perjanjian bilateral kan selalu ada pending-pending yang harus diselesaikan sebelum perjanjian itu disusun dalam bentuk perjanjian," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepada PM Kishida, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan genjatan senjata permanen di jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaPada pembangunan fase tersebut akan dibangun lintas MRT Jakarta dari Medansatria hingga Tomang sepanjang 24,5 kilometer.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan dengan PM Kishida, Presiden Jokowi menyatakan akan mendorong agar investor maupun pemerintah Jepang berinvestasi di proyek IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaUtang ini untuk pembiayaan pembangunan proyek fase I tahap 1 yang menghubungkan Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 kilometer.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaRencana pemanfaatan PLTN ini telah disahkan oleh Komisi di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RPP KEN.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan proyek ini akan mengembangkan amonia menjadi bahan bakar kapal.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jepang berkomitmen memperluas kemitraan UMKM dan ekonomi kedua negara.
Baca SelengkapnyaSejak 2020, tren gairah investasi hulu migas di Indonesia berubah cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin kerja sama ini ini akan memberikan keuntungan.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan perjanjian tersebut merupakan bagian dalam acara Asia Zero Emission Community (AZEC).
Baca Selengkapnya