Follow
Pemerintah Jokowi dituding masih setengah hati awasi produk halal
Merdeka.com - Direktur eksekutif Lembaga Advokasi Halal, Ikhsan Abdullah, mengatakan pemerintah harus lebih fokus melakukan pengawasan terhadap peredaran produk halal. Ikhsan mengatakan selama ini pemerintah masih setengah hati melakukan pengawasan terhadap produk halal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Di Indonesia ini pemerintahnya masih setengah hati. Undang undang kita punya, UU no 33 tahun 2014 tapi bagaimana implementasinya," ujar Ikhsan di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (28/12).
Ikhsan mengatakan seharusnya penerapan produk halal sudah menjadi kepatutan dalam berbisnis. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam memilih produk yang akan digunakan.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa sertifikat halal penting untuk produk makanan? Sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang disertifikasi telah memenuhi syariat Islam dan tidak mengandung bahan haram. Hal ini sangat penting karena dalam agama Islam, memakan makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Bagaimana memilih produk aman? Keamanan produk adalah hal yang sangat penting. Pastikan produk skincare yang akan kamu beli telah terdaftar dan disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk tersebut telah melalui uji klinis dan aman untuk digunakan.
-
Bagaimana Jokowi pastikan beras aman? Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. 'Bapak, Ibu sudah terima semuanya yang 10 kilo? Saya tadi mendapatkan catatan, ada yang sudah tiga kali, tapi ada juga yang baru sekali, betul?' tanya Presiden dalam dialognya dengan masyarakat penerima manfaat seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (3/4).
-
Mengapa sertifikat halal penting bagi PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
"Mari suarakan agar pemerintah yang sudah seharusnya mengimplementasikan UU jaminan produk halal (JPH) dengan baik. Terutama terhadap produk asing yang masuk ke Indonesia," ungkap Ikhsan.
Ikhsan mengatakan produk halal sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islam. Ikhsan berharap semua elemen terkait dapat bahu membahu mengawal semua produk halal yang beredar di masyarakat.
"Niat kami menggugah semua elemen bangsa mengenai pentingnya produk halal," ujar Ikhsan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tak hanya makanan, produk halal juga sudah menjadi gaya hidup bagi konsumen. Misalnya seperti kosmetik.
Baca Selengkapnya
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mewaspadai negara-negara lain yang mengincar pasar konsumen muslim Indonesia untuk memasarkan produk halal mereka.
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca Selengkapnya
Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.
Baca Selengkapnya
Benarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya
Baca Selengkapnya
Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca Selengkapnya
Asosiasi perlu meluruskan kalau beragam produk yang diboikot tersebut tidak berkaitan dengan Israel.
Baca Selengkapnya
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca Selengkapnya