Pemerintah Jokowi-JK diingatkan soal daya beli merosot dan tingginya ancaman PHK

Merdeka.com - Ekonomi Indonesia saat ini dibayangi pelemahan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III tahun 2017 ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I di tahun yang sama sebesar 4,95 persen.

Salah satu langkah menopang daya beli masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

"Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah," kata Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI, Intan Fitriana Fauzi di Bekasi, Kamis (9/11).

Pengusaha property tersebut mengatakan, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal ini harus dilakukan pemerintah jika ingin membuat daya beli masyarakat membaik.

"Jangan hanya berharap pengangguran kita bekerja menjadi Go-jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana pula dengan pengangguran terpelajar? Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah,” katanya.

Selain berupaya menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah kata dia, juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga dapat keluar dari situasi sulit yang dihadapinya saat ini.

"Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.Untuk itu, Intan meminta pemerintah memberi stimulir lewat kebijakan fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah juga harus mempercepat realisasi pemberian dana stimulus yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja, termasuk untuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini, memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya," katanya.

"Jadi, pemerintah harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja," ujar Intan yang juga Ketua DPP PAN.

Dia meyakini, program yang sifatnya memberi rangsangan sangat signifikan dalam mendongkrak tingkat daya beli masyarakat. Kendati demikian, dia mengaku, program semacam ini sebetulnya telah dijalankan pemerintahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja, PKH kurang bersifat umum atau hanya menyasar kelompok kecil saja, tandasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro menilai daya beli masyarakat turun karena uang belanja yang ada ada hanya berputar-putar di sekitar kelompok tertentu. Artinya, sebagian terbesar kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha.

Kondisi ini terlihat jelas saat pemerintah sibuk membangun infrastruktur. "Kenapa daya beli rakyat turun? Karena yang bermain infrastruktur ya mereka-mereka juga, segelintir pengusaha itu. Jadi uang berputar di lingungan mereka saja. Tidak di luar mereka. Itu kenapa menyebabkan kemudian daya beli masyarakat itu menjadi rendah," tutupnya.