Pemerintah Jokowi Masih Bahas Kompensasi untuk Pengguna Tol Trans Jawa
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku tengah membahas terkait kompensasi tarif untuk tol Trans Jawa. Ini dibahas menyusul adanya permintaan dari pengusaha logistik agar ada kompensasi karena tarif tol dinilai mahal
"Kemarin dibahas dalam rapat internal di istana," kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/2).
Meski demikian, Menteri Basuki belum memutuskan besaran kompensasi tarif. Saat ini, pihaknya tengah menunggu hitung-hitungan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama pengelola jalan tol atau BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).
"Tapi belum diputuskan kita lagi dihitung-hitung lagi oleh BPTJ dan BUJT. Kita tunggu selesai dia hitung. Karena banyak sekali BUJT-nya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan turut menanggapi kritik yang menyebut bahwa tarif tol Trans Jawa mahal.
Menurut Luhut, masih terlampau dini untuk menilai bahwa tarif jalan tol tersebut mahal. Sebab, jalan bebas hambatan tersebut baru saja tersambung pada tahun ini.
"Jalan tol Trans Jawa terlalu mahal, itu dilihat dari mana? Kita perlu lihat keseimbangannya jangan buru-buru untuk menilai," ungkap Luhut dalam acara afternoon tea di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini kembali menegaskan bahwa jalan tol dibangun sebagai alternatif bagi pengguna jalan. Jika pengguna jalan ingin murah dengan waktu tempuh yang lebih lama maka tidak perlu menggunakan jalan tol.
"Nanti akan terjadi perubahan, orang jadi punya pilihan. Kalau nggak mau bayar dia lewat Pantura (Jalan non-tol), kalau mau cepat ya dia lewat tol," jelasnya
Menurut Luhut, seiring berjalannya waktu jalan tol trans Jawa akan dibanjiri oleh pengguna jalan. Sebab kehadiran tol trans Jawa membuat waktu tempuh melalui jalur darat tidak kalah cepat dengan menggunakan moda transportasi seperti kereta api hingga pesawat terbang.
"Dua minggu lalu di Solo orang nggak mau lagi naik pesawat, karena dia 2,5 jam sudah sampai di Surabaya. Kita perlu lihat keseimbangannya. jangan buru-buru menilai," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif kedua ruas tol tersebut bakal terjadi pasca HUT RI ke-78.
Baca SelengkapnyaPada 2024, Pemprov Jakarta mengucurkan PSO Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca SelengkapnyaSelain Tol Japek, Basuki juga menyebut ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol lain.
Baca SelengkapnyaTarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaKelanjutan proyek akan dilaksanakan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSkema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaTulus menyebut, saldo kartu tol minus sangat mengganggu pergerakan mudik.
Baca SelengkapnyaTarif Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Layang MBZ ini terakhir kali mengalami kenaikan pada 2021.
Baca SelengkapnyaArus mudik dan balik tidak bisa membuat pengelola tol secara otomatis untung. Pemberian diskon merupakan kesukarelaan pengelola tol.
Baca Selengkapnya