Pemerintah Jokowi Resmi Ajukan Perubahan Susunan Anggaran di APBN 2020 ke DPR
Merdeka.com - Pemerintah telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kepada DPR. Desain APBN diubah karena menyesuaikan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih belum mereda.
Adapun dengan perubahan desain tersebut menyebabkan pendapatan turun dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,0 triliun.
"Belanja negara naik, dari yang semula Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun," demikian dikutip dari keterangan resmi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Senin (11/5).
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Apa yang meningkat 1.540% sejak 2022? 'Hasil riset mengungkapkan adanya lonjakan 1.540 persen kasus penipuan menggunakan deepfakce di wilayah APAC sejak 2022 hingga 2023. Risetnya itu berjudul VIDA Where’s The Fraud - Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud.'
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
Perubahan desain APBN tahun 2020 ini juga berkonsekuensi pada melebarnya angkat defisit APBN yang semula di kisaran Rp307,2 triliun atau 1,76 persen menjadi Rp853 triliun atau sekitar 5,07 persen.
Banggar DPR juga menyoroti beberapa tantangan yang bakal dihadapi pemerintah terkait penyesuaian desain APBN 2020 ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, potensi dana jejaring sosial yang bakal bertambah hingga bertambahnya beban Bank Indonesia.
Oleh karenanya, beberapa strategi memecahkan persoalan juga diusulkan Banggar DPR, misalnya seperti rekomendasi Bank Indonesia agar mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Banyak Anggaran untuk Atasi Corona
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajukan APBN Perubahan 2020 kepada legislatif. Langkah ini diambil karena banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona.
"Kementerian Keuangan dalam proses untuk juga mengajukan APBN Perubahan yang disampaikan kepada DPR," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
Perry melanjutkan, hal ini sudah dikomunikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Badan Anggaran dan Komisi IX DPR-RI. Bank Indonesia mendukung upaya yang ditempuh pemerintah dalam memitigasi Corona covid-19.
Termasuk melalui split operation maupun instruksi untuk bekerja dari rumah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan OJK dan pelaku industri akan melakukan penyesuaian jam operasional yang lebih pendek.
"Ini lebih semata-mata dari aspek kemanusiaannya dari aspek kesehatannya," ungkap Perry.
Dia melanjutkan, dukungan ini tidak mengurangi komitmen Bank Indonesia memastikan semua transaksi keuangan, sistem pelayanan itu akan berjalan lancar. Ini juga dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi.
"Mendukung bagaimana kita bersama pemerintah bersama semua pihak memitigasi dampak penyebaran Corona Covid-19," kata Perry.
Ajak Kolaborasi
Perry juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi dampak yang timbul dari virus corona. Dia mengajak semua orang untuk saling menguatkan dari berbagai aspek di masyarakat.
Tentu saja sebagai umat beragama, Perry mengajak semua orang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar ikhtiar, dan doa kita itu dikabulkan. Sehingga masyarakat Indonesia bisa memitigasi dampak dari Covid-19 ini.
Baik dari aspek kemanusiaan atau aspek stabilitas ekonomi. Begitu juga aspek sosial dalam mengurangi beban masyarakat, UMKM atau perusahaan.
"Mari kita eratkan persaudaraan kita Kita gandeng tangan secara lebih berat untuk bersama mengatasi ini," kata Perry.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPenyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya