Pemerintah Jokowi Sasar 35 Kabupaten untuk Mengurangi Kemiskinan Ekstrem di 2021
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada para menteri untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tahun ini sudah ada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang akan menjadi sasaran program tersebut.
"Kita siapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tahun ini 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua," kata Airlangga dalam Webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Jakarta, Rabu (29/9).
Target penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Di tahun 2022 akan diperluas ke 215 kabupaten/kota, lalu meningkat di tahap ketiga sebanyak 500 kabupaten/kota lainnya.
-
Apa program utama kemenko perekonomian untuk mengatasi kemiskinan? 'Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,' kata Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa sasaran kemenko perekonomian di tahun 2045? Dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 di antaranya yakni memiliki PDB Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
"Targetnya di 2024 angka kemiskinan ekstremnya nol," kata Airlangga.
Beberapa program yang akan dijalankan antara lain dengan memperluas cakupan Kartu Sembako dan penambahan Dana Desa. "Ini bisa melalui program kartu sembako atau melalui dana desa," kata dia.
Manfaatkan CSR Perusahaan
Airlangga mengatakan sebenarnya, target ini bukan hanya untuk kebaikan pemerintah, tetapi masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini butuhkan juga peran serta para pemangku kepentingan, terutama dari pihak swasta.
Dalam hal ini pihak swasta bisa terlibat dengan menggunakan dana CSR perusahaan. CSR perusahaan ini kata Airlangga akan diarahkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan dukungan.
"Kita tahu banyak perusahaan besar ada di Jakarta, dan ini nanti akan kita tarik ke daerah agar dampak multiplier efeknya bisa lebih terasa, jadi kita bisa kurangi ketimpangan dan kemiskinan sekaligus," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaMereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaPenerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaFatoni mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Sumsel untuk memajukan Sumsel dan Kota Palembang.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya