Pemerintah Jokowi sebenarnya bisa tak tambah utang, tapi tak bangun infrastruktur

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga semester I-2018 mencapai Rp 4.227,78 triliun. Angka ini tumbuh sebanyak 14,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2017. Realisasi tersebut sekitar 29,79 persen jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya utang luar negeri. Sebab pemerintah terus memastikan utang berada dalam batas aman dan digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

"Persoalan ini yang penting ada treshold (batas) yang tidak kita lewati. Makanya disepakati bikin utang APBN berapa defisitnya. Jadi kalau utang tiap tahun ya sebesar itu. Tahun lalu defisitnya 2,7 persen dari GDP sekarang 2,4 persen. Tahun depan 1,9 persen jadi rasionya turun sehingga tidak usah wah dengan utang," ujar Menko Darmin di Gedung Pusdiklat, Jakarta, Selasa (24/7).

Menko Darmin mengatakan, penarikan utang dari luar negeri dilakukan untuk membiayai sejumlah program infrastruktur yang pada masa lalu banyak terabaikan. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.

"Sebetulnya pemerintahan Jokowi bisa enggak nambah utang, tapi jangan bangun infrastruktur banyak-banyak. Itu enggak akan naik lagi. Jadi sebetulnya ini diperhitungan dengan sadar kita sejak krisis 1998 enggak pernah bangun infrastruktur. Paling betul betulin apa menambal," jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, rasio utang Indonesia juga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Jepang yang memiliki rasio utang 100 persen terhadap PDB nya. "Dibanding negara-negara sekitar kita itu adalah rasio yang rendah apalagi dibandingkan dengan AS dan Jepang. Berapa rasio kita dengan Jepang bisa hampir 100 persen," jelasnya.