Follow
Pemerintah Jokowi Siapkan Lahan 10 Hektare Bangun Kampus di Serpong
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana membangun kampus berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Serpong, Tangerang. Kampus tersebut rencananya akan berdiri pada lahan 10 hektare (ha).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, lahan sekitar 10 ha tersebut akan menampung dua hingga tiga kampus.
"(Di Serpong?) Kelihatannya. Untuk kampus. KEK sekitar 10 hektare, ya di dalamnya bisa 2 atau 3 kampus," ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Apa yang menjadi fokus Kementan saat ini? Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian berencana mempermudah arus dagang dengan Bangladesh? Oleh karena itu, perundingan PTA (Preferential Trade Agreement) perlu didorong untuk dapat segera diselesaikan, yang tentunya akan mempermudah arus dagang dan memperluas akses pasar di kedua negara.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
Menko Darmin mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan segala permasalahan administrasi agar KEK ini bisa segera terwujud. Hal ini masih dalam rangka mendorong investasi.
"Kita cek kelengkapan administrasinya. Dia nggak ada (masalah) yang serius. Dia (administratif) harus ada dong, kalau nggak lengkap ya mana bisa," jelasnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menargetkan, pembangunan kampus di Serpong akan selesai tahun ini. Minimal selesai pada semester I nanti. "(Terealisasi) segera kayaknya. (Semester I?) Ya kita akan coba," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca Selengkapnya
Kantor Kemenko terdiri dari 16 tower dan semuanya dalam keadaan siap digunakan. Sementara untuk hunian terdiri dari 47 tower yang juga siap dihuni.
Baca Selengkapnya
Demikian juga dengan infrastruktur hunian yakni apartemen untuk ASN di mana 14 tower apartemen ASN sudah selesai dibangun.
Baca Selengkapnya
Kepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca Selengkapnya
Sementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.
Baca Selengkapnya
Percepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca Selengkapnya