Pemerintah Jokowi siapkan Rp 55,6 triliun untuk bangun infrastruktur di 2019

Merdeka.com - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Senin (30/4). Musrembangnas digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.

Dalam acara ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro merencanakan anggaran biaya pembangunan infrastruktur dalam RKP 2019 sebesar Rp 55,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, untuk pembangunan infrastruktur akan didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 14,5 triliun serta Target Pembiayaan Investasi yang difasilitasi melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebesar Rp 41,1 triliun.

"Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal," kata Menteri Bambang saat memberikan sambutan.

Menteri Bambang menjelaskan, pelibatan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembiayaan pembangunan pada RKP 2019 tersebut merupakan hal yang penting. Sebab, ditujukan untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

"Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta maupun Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya.

Dalam RKP 2019 mengangkat tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas'. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional yakni, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

"Lima Prioritas Nasional ini didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan," pungkasnya.