Pemerintah Jokowi Tarik Utang Rp 366,7 Triliun Sepanjang 2018
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan melalui utang pada 2018 sebesar Rp 366,7 triliun atau 91,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui utang sebesar Rp 399,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang tersebut berasal dari SBN (financial deepening) sebesar Rp 358,4 atau 86,5 persen dari target Rp 414,5 triliun. Kemudian pinjaman, realisasi sementara Rp 8,3 triliun atau sekitar 54 persen dari target APBN sebesar Rp 15,3 triliun.
"Penerbitan SBN mengalami penurunan 18,9 persen. Ini adalah suatu bukti kita terus menjaga APBN," kata Sri Mulyani, saat memberi keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (2/1).
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan baik utang atau sumber lainnya pada tahun 2018 mencapai Rp 300,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang sebesar Rp 366,6 triliun.
Penurunan realisasi pembiayaan tersebut diiringi dengan penurunan realisasi pembiayaan utang neto. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian gIobal dan tren peningkatan suku bunga serta penguatan USD.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya