Pemerintah Kaji Larang Mudik Lebaran 2020, Jika Ketahuan Pemudik Bakal Disuruh Pulang

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian/lembaga terkait masih mengkaji opsi pelarangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat. Larangan mudik tersebut untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menyatakan saat ini usulan pelarangan mudik masih dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

"Memang saat ini masih diimbau untuk tidak mudik, tapi ada usulan dilarang saja, karena kalau diimbau masyarakat Indonesia banyak yang tidak patuh," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/3).

Dia mengaku pihaknya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas). Mencakup urusan penyekatan pemudik dari Jabodetabek, di area mana saja akan ditutup atau disekat, baik di jalan tol maupun jalan arteri.

Waktu pelarangan mudik masih dalam tahap diskusi. Perihal kemungkinan waktu, pada H-7 atau lebih awal, karena sudah banyak masyarakat yang mencuri start dan pulang kampung lebih awal.

"Pemudik yang sudah terlanjur (berada di jalan) juga akan dikembalikan," tutur Budi.

Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat kembali Jumat (27/3) siang ini untuk mencari kesepakatan mengenai pelarangan mudik ini. "Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama. Kita undang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang terbaik," ujarnya.

Cegah Corona, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Tinggal di Jakarta Jangan Mudik

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau kepada warganya yang tinggal atau bekerja di Jakarta untuk tidak mudik ke kampung halaman masing-masing. Ini penting dilakukan untuk mencegah eskalasi penyebaran virus corona (Covid-19).

Wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu epicentrum atau pusat dari virus corona. Maka dari itu, semua pergerakan warga yang ada di Jakarta harus diwaspadai dan diantisipasi. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai rapid test pada Rabu (25/3) untuk menangani warga sekaligus mengetahui dan menganalisa peta persebaran virus corona.

"Saya imbau semua warga yang tinggal bekerja di Jakarta untuk tidak mudik, karena sumber pandemi di indonesia mayoritas ada di Jakarta. Kalau anda pulang sebelum rapid test ini dilaksanakan, anda-anda ini punya potensi sebagai ODP (orang dalam pemantauan) karena punya potensi dihitung data dari sebuah wilayah yang tingkat pesebarannya (virus) banyak," kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3).

Dia menganalogikan wilayah DKI Jakarta sebagai sebuah negara yang masuk kategori harus diwaspadai lantaran banyak ODP. Ridwan Kamil menyinggung kejadian di Kabupaten Sumedang. Sebelum ada kebijakan pembatasan aktivitas sosial (social distancing), yang berstatus ODP hanya dua orang, tapi sekarang sudah lebih dari 300 orang.

"Pak Bupati melaporkan 300 itu orang-orang Sumedang yang tinggal bekerja di Jakarta tiba-tiba mudik, pulang ke kampungnya masing masing. Jadi, saya imbau jangan mudik dulu, kita tetap tinggal di wilayah masing masing untuk menjaga penyebaran (virus)," imbuhnya.

Semua warga harus bijak dan mematuhi yang sudah diatur pemerintah yang sedang berusaha membuat situasi dan kondisi kembali normal. Jika virus ini teratasi, semua aktivitas bisa berjalan seperti sedia kala. "Mohon agar bijak untuk tidak keluar dari Jakarta dan tetap tinggal sampai situasi kondusif," ucapnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6