Follow
Pemerintah Kaji Pembangunan Pangkalan Kapal Nelayan di Natuna
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah berbenah di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Riau. Salah satunya dengan membangun pangkalan nelayan di sebelah utara pulau terluar Indonesia.
"Jadi jangan bersebelahan dengan pangkalan militernya," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (15/1).
Hanya saja dalam prosesnya diperlukan kajian ilmiah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam memaksimalkan kawasan ZEE. "Sekarang dibuat studinya itu mereka 3 hari atau 4 hari, nanti setelah itu datang, mereka akan buat laporannya," ujar Luhut.
-
Di mana nelayan Pantura melaut? Mereka tetap berlayar di zona-zona tangkap tradisional mereka dan mempertahankan metode penangkapan ikan yang sudah dijalankan sejak dahulu.
-
Kapan nelayan Pantura mulai terdampak? Pada tahun 1743 Masehi, daerah pesisir pantai utara Jawa yang sebelumnya masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam mulai dikuasai VOC.
-
Bagaimana cara nelayan Tarakan meningkatkan ekonomi? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Siapa yang ikut serta dalam kegiatan di Pulau Bunaken? Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan turun langsung menyapa masyarakat Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (12/07). Lewat kegiatan Direksi dan Dewan Pengawas Melayani (DIANI) yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Siruaya memboyong layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke tengah-tengah warga setempat.
Setelah itu, laporan akan dikombinasikan dengan sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla dan nelayan. Sementara itu terkait larangan kapal 150 gross ton (GT) di laut lepas tengah dalam proses evaluasi.
Sebab, kapal dengan kapasitas 30 GT di laut lepas kawasan ZEE tidak akan berfungsi. Saat ini tengah berlangsung forum grup discussion (FGD) oleh KKP. "Menurut saya memang menghambat tapi biar studi dilakukan, berangkat dari studi ini nanti kita lihat," tutup Luhut.
Nelayan Lokal Diutamakan
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia akan memperbanyak nelayan-nelayan dan kapal ikan di perairan Natuna, Riau. Dia menegaskan, dengan memperbanyak nelayan, bukan berarti nelayan asli Natuna tidak diperhatikan.
"Jangan sampai salah paham. Seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan Natunanya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan pada nelayan setempat," kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1).
Dia menuturkan, semuanya akan dikoordinasikan dengan gubernur serta bupati setempat. Untuk teknisnya nanti Kementerian KKP yang mengkoordinir.
"Nanti akan dikoordinasikan dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Setelah pertemuan ini, mungkin secara agak lebih teknis nanti Kementerian KKP akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi dengan Pemda setempat," ungkap Mahfud.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan.
Baca Selengkapnya
Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca Selengkapnya
Pemkab menyebut kewenangan perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir utara Tangerang, sepenuhnya menjadi domain Pemerintah Provinsi Banten.
Baca Selengkapnya
Ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi kelautan yang kaya.
Baca Selengkapnya
Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memagar laut Panturan Tangerang secara ilegal itu.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan tujuan pembangunan giant sea wall adalah untuk menyelamatkan manusia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
PSDKP juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemagaran itu.
Baca Selengkapnya
Luhut menyadari, luasnya batas negara Indonesia membutuhkan angkatan laut yang tangguh.
Baca Selengkapnya
Ini merupakan kali kedua Prabowo membagikan kapal kepada para nelayan di Pangandaran.
Baca Selengkapnya
kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya