Pemerintah Kaji Relaksasi PPh 21 Sektor Pariwisata

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap perluasan relaksasi pajak penghasilan (PPh) 21 ke sektor pariwisata. Seperti diketahui, pemerintah telah menanggung PPh 21 selama satu semester atau enam bulan.

"Terkait dengan sektor industri Pph 21 yang ditanggung pekerja tidak hanya di sektor pengolahan tapi juga di sektor pariwisata dan penunjangnya," ujarnya dalam video konverensi, Rabu (1/4).

Airlangga menambahkan, perluasan tersebut akan ditetapkan dalam waktu dekat, termasuk relaksasi Pph 21 yang akan diterima oleh sektor yang terdampak corona. "Kami sedang bahas di sektor pertanian dan perkebunan dan yang kain nanti akan ditetapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga akan menangguhkan PPh Pasal 22 impor dan juga PPh 25 dengan kurun waktu yang sama yakni enam bulan. Nantinya payung hukum untuk PPh 22 dan 25 akan dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

"Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini, mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah," kata dia.

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. PPh Pasal 22 merupakan peraturan pemungutan pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Sedangkan PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com