Pemerintah Kebut Pembangunan Bendungan Pamakkulu Senilai Rp1,6 Triliun di Sulsel

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pembangunan Bendungan Pamukkulu di Desa Kale Ko'Mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Sulawesi Selatan. Bendungan yang digarap di lahan seluas 6.000 hektare (Ha) ini akan menelan anggaran hingga Rp1,6 triliun.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen SDA, Adenan Rasyid mengatakan, kontrak proyek ini dimulai sejak tahun 2017, namun baru bekerja efektif pada 2019 karena proses pembebasan lahan. Dia pun menargetkan pembangunan bendungan bisa rampung di 2024.

"Walaupun kontrak kita habis 2024, namun saya mau dorong 2023 sudah selesai. Jadi ada semangat percepatan di situ. Melihat sumber daya manusia di sini saya yakin bisa, dan dukungan dari pemerintah daerah. Kita komunikasi aktif dengan pemda mencari solusi bila ada permasalahan di lapangan," kata Adenan di Makassar, Kamis (11/11).

Dia menjelaskan, bendungan ini memiliki banyak manfaat untuk warga sekitar. Pertama, untuk irigasi. Bendungan ini mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 150 persen menjadi 250 persen

"Sekarang IP nya 150 yakni padi palawija. Karena kekurangan air jadi ada 1 musim yang tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan adanya bendungan kita naikkan IP jadi 250 jadi padi-padi-palawija. Jadi kalau biasanya petani bisa menanam padi sekali dan palawija dalam setahun, tapi nanti bisa jadi padi-padi-palawija," imbuhnya.

Sediakan Air Baku

Selain itu, bendungan ini mampu menyediakan air baku Kota Takalar hingga 160 liter per detik, pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, Pembangkit Listrik Tenaga Air hingga 4,3 Megawatt (MW), dan pengembangan pariwisata.

"Konservasi memberikan imbuhan-imbuhan ke air tanah. Nanti akan terlihat kalau misalnya masyarakat harus menggali 12 meter baru ada air, namun kalau ini sudah berjalan, bisa jadi 3 meter sudah ada air. Kemudian ada pengendalian banjir. Ini pasti bisa mereduksi banjir," jelasnya.

Pembangunan ini terbagi dari dua paket pengerjaan. Pertama, konstruksi senilai Rp852,4 miliar oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga dengan skema kerja sama operasi (KSO). Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah V dengan kontrak senilai Rp811,4 miliar, termasuk PPN.

Adenan menjelaskan, saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 30 persen. Di mana pembangunan dilakukan bersamaan dengan pembebasan lahan. Sementara pengerjaan konstruksi sudha mencapai 22 persen. (mdk/idr)