Pemerintah keluarkan aturan pungutan listrik apartemen dan rusun

Merdeka.com - Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengatur mengenai pungutan fasilitas listrik pada pemilik apartemen dan rumah susun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015.

Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman, menjelaskan penyaluran tenaga listrik di kawasan terbatas umumnya tidak bersifat bisnis atau usaha, sehingga perlu pengaturan khusus agar tidak terjadi perselisihan atau dispute di masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Selama ini tidak ada aturan sama sekali, jadi menjadi pertanyaan," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (13/11).

Dalam Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2015, Jarman menyebutkan diatur tiga skema sambungan melalui kerja sama pengelola dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pertama, dengan sambungan langsung dari PLN ke masing-masing satuan bangunan. Kedua, sambungan melalui Pengelola sebagai Usaha Penjualan. Ketiga, sambungan melalui kerja sama pengelola dengan PLN.

Dengan dibentuknya Permen ESDM No. 31 tahun 2015 ini, lanjut Jarman, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan mempercepat penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas.

"Selama ini rumah susun tidak jelas aturannya. Jadi pengurus rumah susun mengenakan charge yaitu biaya pemakaian fasilitas khusus dan fasilitas umum," jelas dia.

Permen ESDM No. 31 tahun 2015 mengatur tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas, seperti rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan, atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.