Pemerintah Kembangkan Hortikultura Genjot Ekspor dan Ekonomi Daerah

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis jika pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini dapat mencapai 5,3 persen. Sebab, di tengah ketidakpastian perekonomian global, fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini dibuktikan dari capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen pada 2018, dan ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada akhir tahun lalu mengalami defisit sebesar USD 8,70 miliar, namun sektor non migas masih dapat memberikan surplus sejumlah USD 4 miliar.

Surplus ini menunjukkan bahwa potensi ekspor non migas masih sangat besar, dan apabila dioptimalkan akan dapat memberikan kontribusi positif serta mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia, yang pada semester I–2019 ini masih defisit sebesar USD 1,93 miliar.

"Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan tersebut," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Madiun, Senin (12/8).

Dia menjelaskan, Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura, terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia.

"Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor. Selain itu, kami mendorong pengembangan produk-produk yang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi," imbuhnya.

Hortikultura, memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7 persen dari PDB Hortikultura," ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura, antara lain: sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

"Solusinya perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor, supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan bisa bersaing di pasar global," tuturnya.

FGD ini dihadiri oleh 13 Bupati/Wali Kota dari daerah-daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana. Daerah yang sudah dilakukan desk-study oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah.

Serta daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.

Para Pejabat Eselon 1 dari pusat yang hadir sebagai Narasumber dalam FGD ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Dengan melihat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas melalui kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT GGP dengan petani tersebut, maka pemerintah ingin mereplikasi keberhasilan ini ke daerah lain.

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pengembangan komoditas hortikultura (khususnya pisang) secara klaster, melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan masyarakat, di 13 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani.

Setelah program pengembangan hortikultura ini menjadi program prioritas nasional, lanjut Sesmenko, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan, yaitu penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan melalui program Reforma Agraria; Peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk hortikultura.

Selain itu, peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan akses pasar melalui e-commerce dan Program Kemitraan Ekonomi Umat, penyediaan dukungan sistem logistik, pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kawasan produksi, dukungan kebijakan tarif dan diplomasi perdagangan internasional.

Pemerintah daerah juga akan mendukung dengan cara menyediakan lahan (juga ada skema penyediaan lahan oleh petani yang didukung dan difasilitasi Pemda), menguatkan kelembagaan petani dan membangun koperasi, memberikan dukungan akses pembiayaan dan bantuan sarana produksi, serta membantu melakukan pendampingan kepada petani.

PT GGP melalui program Creating Share Value telah melakukan kerja sama kemitraan dengan kelompok tani atas dasar pemberdayaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk melakukan budidaya atau produksi pisang yang berdaya saing dan berkualitas ekspor.

"Semoga melalui FGD ini, kita dapat membahas dan memutuskan berbagai upaya persiapan, sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kawasan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah. Kita akan langsung menindaklanjutinya dengan kegiatan konkret di semua daerah yang telah menyatakan komitmennya," tandas dia.