Pemerintah kesulitan tentukan pajak PT Freeport
Merdeka.com - Meski pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah sepakat mengenai divestasi saham sebesar 51 persen dan perubahan izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun pemerintah belum menentukan fasilitas perpajakan yang akan diberlakukan untuk perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pihaknya masih kesulitan dalam menyusun kebijakan tersebut. Sebab, masing-masing undang-undang atau regulasi memiliki komposisi input yang berbeda satu sama lain, termasuk kebijakan perlakuan pajak yang juga memiliki dasar hukum sendiri.
"Dalam komposisi ini yang paling menantang, masing-masing komposisi punya input UU yang berbeda. di UU Minerba lebih dikasih keleluasaan semua boleh dinegoisasikan asalkan penerimaan negara bisa lebih besar. Ini untuk landasan kepastian rezim fiskalnya. Kita lihat tim untuk lihat di UU Perpajakan apakah itu bisa dikasih kepastian," ujar Sri Mulyani di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Mengapa tambang emas tersebut belum berizin? Berdasarkan investigasi terhadap Karipto selaku Kepala Dusun 2, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, diketahui bahwa area itu belum berizin meski telah beroperasi sejak tahun 2014.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kapan Smelter Freeport diresmikan? Smelter itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 September 2024.
Untuk itu, pemerintah masih terus menggodok mengenai peraturan fasilitas perpajakan bagi perusahaan pemegang IUPK. Sehingga, nantinya pemerintah bisa memberikan kepastian bagi perusahaan minerba, termasuk PT Freeport.
Terlebih lagi, Freeport melaporkan akan berinvestasi sebesar USD 20 miliar, di mana sebagian besar dana tersebut dianggarkan untuk pengembangan tambang bawah tanah. "Mereka butuh kepastian dari pemerintah soal kepastian investasi," imbuhnya.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan perubahan bentuk kontrak serta fasilitas perpajakan yang regulasinya masih digodok tidak akan mengurangi porsi penerimaan negara. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca SelengkapnyaTerlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya