Pemerintah kirim surat keberatan ke Uni Eropa terkait Resolusi Sawit

Merdeka.com - Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Sebab, menurut Parlemen Eropa, komoditas sawit menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Terkait hal tersebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah telah mengirim surat keberatan terkait resolusi tersebut.

"Untuk itu, saya sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Uni Eropa bahwa kami sangat berkeberatan untuk itu, karena apa yang disampaikan tidak ada dasarnya dan patut diduga atau ditengarai bahwa ini ada kepentingan bisnis yang lain karena minyak-minyak yang diproduksi oleh mereka," kata Enggar di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (10/4).

Bahkan, Enggar berencana membawa masalah ini ke seluruh forum global yang diikuti pemerintah. "Iya ke semua, ke seluruh forum yang ada tentu kita akan bawa. Kita akan sampaikan ke seluruh lini seperti halnya Menteri LHK sudah sampaikan protes yang keras, Menteri Pertanian juga, maka kita akan lakukan hal yang sama. Pemerintah akan mengambil langkah," tegasnya.

Menurut Enggar, sawit Indonesia sudah mempunyai standar tersendiri yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) jadi tidak mungkin menimbulkan banyak masalah seperti yang diungkap di Palemen Eropa. Untuk itu, Indonesia akan tegas merespon hal tersebut karena menyangkut perekonomian para petani sawit.

"Tapi kita akan melalui suatu proses sesuai dengan jalur yang ada, kita sampaikan ini secara resmi kepada para menteri terkait dan nanti saya akan sampaikan juga kepada duta besar Uni Eropa," jelasnya.

Akibat resolusi tersebut, Enggar memastikan ekspor sawit Indonesia ke Eropa tetap aman terkendali. "Belum juga, belum kelihatan karena ini masih belum nampak, kan kontrak mereka secara B to B masih agak panjang, pasti kami tidak diamkan," pungkasnya.