Pemerintah Klaim Jalur Sutra Modern Tak Akan Bikin Indonesia Terlilit Utang
Merdeka.com - Banyak Pihak yang merasa khawatir program Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutera modern mampu membuat Indonesia akan bernasib sama dengan negara-negara lain yang telah melakukan kerja sama dengan China dan akhirnya terlilit utang dengan negara besar ini.
Hal ini pun sudah dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia tidak akan terjebak dalam jeratan utang program jalur sutra yang saat ini tengah dijalankan oleh Indonesia dan China.
Namun karena semakin maraknya pemberitaan yang mengatakan Indonesia akan dijual oleh Kemenko Maritim, hal ini akhirnya membuat Deputi III Bidang koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin angkat bicara perihal ini.
-
Apa yang menjadi tantangan ekonomi global bagi BRI? Tantangan Perlambatan Ekonomi Global Sejak Tahun Lalu Berbagai tantangan ketidakpastian ekonomi, seperti kondisi perekonomian yang dihantui resesi dan perlambatan ekonomi global sejak tahun lalu.
-
Siapa yang terlibat dalam program BRI? Menteri Penasihat Pembangunan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Amanda McLoughlin, mengatakan bahwa Program Akses Digital Pemerintah Inggris mengakui adanya peran penting dari segi akses dan literasi digital dalam memberdayakan bisnis yang dimiliki oleh perempuan.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Bagaimana BRI menunjukkan pengaruhnya di dunia? Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global,' imbuh Sunarso.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Siapa saja yang diuntungkan dari kerja sama ini? Kerja sama ini memberikan kemudahan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dalam proses collection angsuran premi atau kontribusi asuransi.
"Kerja sama ini kita jaga untuk saling menguntungkan. Sangat kita jaga bahwa, jangan sampe Indonesia dirugikan atas kerja sama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (29/4).
Dia berharap agar kalimat ini dipahami dengan sangat baik agar ke depannya tidak ada lagi perkataan bahwa Indonesia akan dijual. Saat ini Kemenko Maritim sedang berusaha merancang kerja sama bilateral yang beberapa hal juga menjadi multilateral agar program-program yang dirancang bisa mendapatkan pendanaan secara memadai oleh China.
"Sudah menjadi rahasia global, jika saat ini China adalah negara yang sedang kuat-kuatnya perekonomiannya sehingga dengan kemampuan itu mereka menjalin kerja sama dengan banyak negara, salah satunya Indonesia," tambahnya.
Menurutnya, jika Indonesia tidak akan terlilit utang jika suatu saat proyek bersama dijalankan gagal, karena semua progam kerja sama itu antara pelaku usaha swasta. "Jika ada dana dari pemerintah China masuk bisa saja, namun tidak disalurkan ke pemerintah Indonesia. Sehingga jika proyeknya gagal itu tidak akan menjadi utang pemerintah," tuturnya.
Ridwan pun menambahkan, kerja sama ini akan menguntungkan Tiongkok namun Indonesia juga akan mendapatkan untung yang lebih banyak dari program kerjasama ini. Dia menegaskan kembali kerja sama ini dilakukan dalam upaya menarik investor karena foreign direct investment Indonesia masih belum cukup banyak.
"Misalnya, kemarin penandatanganan MoU pengembangan pelabuhan dan kawasan industri Kualatanjung, itu sejak dua tahun lalu atau bahkan sejak sebelumnya. Ini belum ada investor yang mau mengembangkan lebih lanjut akan ini. Padahal kita udah ke negara A perusahaan B tapi tetap aja tidak ada yang mau, jadi ketika Tiongkok mau masuk. Terus apa salahnya? Kalau ini dikatakan menjual jadi kita sudah menjual Indonesia ke Amerika pada tahun 70 karena mereka berinvestasi di Freeport," jelasnya.
Diketahui, ada enam proyek yang disepakati dalam program kerjasama ini, yakni Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kualanamu (Sumatra Utara), proyek energi bersih Sungai Kayan (Kalimantan Utara), Kura-kura Island Tech Park (Bali) dan program peremajaan perkebunan kelapa sawit.
Reporter: Ayu Lestari Wahyu Purandihi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaBerkembangnya hilirisasi Indonesia bikin China-Eropa ketar-ketir.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut sebut hubungan Indonesia dan China makin harmonis dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaProses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya