Pemerintah klaim sengketa 29 hektar tanah KEK Mandalika selesai
Merdeka.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, permasalahan sengketa lahan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini tengah mengalami perkembangan yang baik. Dari 135 hektar lahan yang bermasalah, dirinya mengklaim 29 hektar telah diselesaikan.
"Tinggal 109 ha diselesaikan. Tadi semua pihak hadir, dari IPDC hadir, kita hadir, dari Pemda juga hadir," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (27/10).
-
Dimana rehabilitasi DAS 27 hektar itu? Serah terima itu dari PT Mitra Stania Prima (MSP) yang merupakan perusahaan di bawah naungan Arsari Tambang. Direktur Utama PT Mitra Stania Prima, Aryo Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya mengedepankan tata kelola pertambangan dan reklamasi yang baik dan benar. 'Kami mengedepankan konsep tata kelola yang baik dan yang tidak kalah pentingnya sesuai arahan Kementerian adalah reklamasi,' kata Aryo di Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta, Senin (25/9).
-
Apa KEK Singhasari itu? KEK Singhasari merupakan KEK pariwisata yang fokus pada sektor ekonomi kreatif.
-
Bagaimana cara PT MDA menyelesaikan masalah lahan warga Latimojong? Diana menegaskan PT MDA tidak pernah melakukan tindakan paksa.'Semua proses yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk upaya mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten setempat serta berkoordinasi secara intens dengan Satgas Percepatan Investasi kepada para penggarap lahan negara yang masuk lahan konsesi MDA,' tuturnya.
-
Dimana KEK Singhasari berada? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Dimana lokasi KEK Likupang? Usaha ini sendiri pertama kali dirintis oleh Dolvi sejak desanya menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang membangun KEK Singhasari? Pemerintah RI membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Arif melanjutkan 29 hektar yang sudah diselesaikan tersebut dilakukan dengan pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah. Pihaknya juga sudah menyiapkan pendekatan legal jika cara sosial tidak berjalan baik.
"Tapi kita secepat mungkin harus tegas. Kalau tidak (sengketa) ini akan berlarut-larut karena sudah sekian tahun. Kita berharap pendekatan sosial bisa kita selesaikan. Dari IPDC dan pemdanya bisa menyelesaikan," tuturnya.
Dikatakan Arif, saat ini yang masih menyulitkan pihaknya adalah masyarakat sekitar masih merasa bahwa pernah menempati kawasan Mandalika. Padahal, kawasan yang akan dijadikan sebagai KEK tersebut berada di posisi pantai.
"Di mana mana pantai itu adalah tanah negara. Tapi itulah harus ada pendekatan sosial. Nah tanah itu tidak ditempati, itu tanah kosong. Tidak ada mata pencaharian disitu. Jadi kalau lihat gambar, itu pantai dan bukit yang kemiringannya lebih 40 derajat," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi-JK mempercepat pembangunan KEK Pariwisata Mandalika. Setidaknya, empat hotel bintang lima akan dibangun mulai 2016 di kawasan ini.
Hotel mewah tersebut adalah Pullman hotel dari dana investasi PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pariwisata.
Investor lainnya adalah Intercontinental Hotel, Club Med Hotel, dan Lee`s Hotel. Pembangunan seluruh hotel berkapasitas 850 kamar itu ditargetkan rampung dalam jangka waktu dua setengah tahun.
Direktur ITDC, Abdoelbar Mansoer menjelaskan, dua hotel akan segera membangun fisik, dan dimulai 2016 mendatang. Secara simultan akan dibangun marina, pangkalan yacht (perahu pesiar), lalu Hotel, Politeknik Negeri Pariwisata, instalasi pengolahan air bersih dengan teknologi seawater osmosis, kantor administrasi KEK, pembangkit listrik tenaga surya, pelebaran dan pengerasan jalan.
Saat ini, sudah ada group Accor yang beroperasi yaitu Novotel di kompleks KEK. Pullman yang juga group Accor Asia Pacific itu akan membangun 250 kamar, seluas 27.000 meter persegi bangunannya, dan menempati lahan 4,2 ha. Hotel itu akan menghadap ke laut, dan pantai pasir putih menjadi halamannya.
Pullman juga akan menyediakan convention hall yang berkapasitas 300 lebih, dengan gaya arsitektur lokal Lombok, seperti rumah adat suku Sasak yang beratap alang-alang. Kearifan budaya lokal menjadi tema untuk membangun dan mengembangkan tampak muka bangunannya.
Hotel ini diprediksi mulai beroperasi pada 2018 mendatang, dan bisa menampung wisatawan MICE - Meeting Incentive Convention and Exhibition.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut
Baca SelengkapnyaProgram Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ‘Lapor Mas Wapres’ menerima 119 aduan masyarakat terkait sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPemerintah berhasil menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pembangunan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca SelengkapnyaProses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.
Baca SelengkapnyaPenanganan permasalahan telah sampai di tahap penetapan 1 orang tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya