Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah klaim sengketa 29 hektar tanah KEK Mandalika selesai

Pemerintah klaim sengketa 29 hektar tanah KEK Mandalika selesai Pantai Lombok. shutterstock

Merdeka.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, permasalahan sengketa lahan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini tengah mengalami perkembangan yang baik. Dari 135 hektar lahan yang bermasalah, dirinya mengklaim 29 hektar telah diselesaikan.

"Tinggal 109 ha diselesaikan. Tadi semua pihak hadir, dari IPDC hadir, kita hadir, dari Pemda juga hadir," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (27/10).‎

Orang lain juga bertanya?

Arif melanjutkan 29 hektar yang sudah diselesaikan tersebut dilakukan dengan pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah. Pihaknya juga sudah menyiapkan pendekatan legal jika cara sosial tidak berjalan baik.

‎‎

"Tapi kita secepat mungkin harus tegas. Kalau tidak (sengketa) ini akan berlarut-larut karena sudah sekian tahun. Kita berharap pendekatan sosial bisa kita selesaikan. Dari IPDC dan pemdanya bisa menyelesaikan," tuturnya.‎

Dikatakan Arif, saat ini yang masih menyulitkan pihaknya adalah masyarakat sekitar masih merasa bahwa pernah menempati kawasan Mandalika. Padahal, kawasan yang akan dijadikan sebagai KEK tersebut berada di posisi pantai.‎

"Di mana mana pantai itu adalah tanah negara. Tapi itulah harus ada pendekatan sosial.‎ Nah tanah itu tidak ditempati, itu tanah kosong. Tidak ada mata pencaharian disitu. Jadi kalau lihat gambar, itu pantai dan bukit yang kemiringannya lebih 40 derajat," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi-JK mempercepat pembangunan KEK Pariwisata Mandalika. Setidaknya, empat hotel bintang lima akan dibangun mulai 2016 di kawasan ini.

Hotel mewah tersebut adalah Pullman hotel dari dana investasi PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pariwisata.

Investor lainnya adalah Intercontinental Hotel, Club Med Hotel, dan Lee`s Hotel. Pembangunan seluruh hotel berkapasitas 850 kamar itu ditargetkan rampung dalam jangka waktu dua setengah tahun.

Direktur ITDC, Abdoelbar Mansoer menjelaskan, dua hotel akan segera membangun fisik, dan dimulai 2016 mendatang. Secara simultan akan dibangun marina, pangkalan yacht (perahu pesiar), lalu Hotel, Politeknik Negeri Pariwisata, instalasi pengolahan air bersih dengan teknologi seawater osmosis, kantor administrasi KEK, pembangkit listrik tenaga surya, pelebaran dan pengerasan jalan.

Saat ini, sudah ada group Accor yang beroperasi yaitu Novotel di kompleks KEK. Pullman yang juga group Accor Asia Pacific itu akan membangun 250 kamar, seluas 27.000 meter persegi bangunannya, dan menempati lahan 4,2 ha. Hotel itu akan menghadap ke laut, dan pantai pasir putih menjadi halamannya.

Pullman juga akan menyediakan convention hall yang berkapasitas 300 lebih, dengan gaya arsitektur lokal Lombok, seperti rumah adat suku Sasak yang beratap alang-alang. Kearifan budaya lokal menjadi tema untuk membangun dan mengembangkan tampak muka bangunannya.

Hotel ini diprediksi mulai beroperasi pada 2018 mendatang, dan bisa menampung wisatawan MICE - Meeting Incentive Convention and Exhibition.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tuntaskan Konflik Suku Anak Dalam, Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Pertama yang Datang ke Mus Rawas Utara
Tuntaskan Konflik Suku Anak Dalam, Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Pertama yang Datang ke Mus Rawas Utara

Pemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.

Baca Selengkapnya
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
SD Inpres Pajjaiang Makassar Disegel, Ahli Waris Minta Ganti Rugi Rp14 Miliar
SD Inpres Pajjaiang Makassar Disegel, Ahli Waris Minta Ganti Rugi Rp14 Miliar

Pihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut

Baca Selengkapnya
Lapor Mas Wapres Gibran Terima 119 Aduan Masyarakat soal Sengketa Tanah
Lapor Mas Wapres Gibran Terima 119 Aduan Masyarakat soal Sengketa Tanah

Program Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ‘Lapor Mas Wapres’ menerima 119 aduan masyarakat terkait sengketa tanah.

Baca Selengkapnya
Masalah Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di IKN, Warga dan Pemerintah Sepakati 4 Poin
Masalah Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di IKN, Warga dan Pemerintah Sepakati 4 Poin

Pemerintah berhasil menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pembangunan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca Selengkapnya
Seperempat Abad Diduduki Warga, 121 Hektare Lahan di Serdang Bedagai Kini Kembali 'Dipelukan' PTPN IV
Seperempat Abad Diduduki Warga, 121 Hektare Lahan di Serdang Bedagai Kini Kembali 'Dipelukan' PTPN IV

Proses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.

Baca Selengkapnya
Satgas Anti Mafia Tanah Berhasil Selamatkan 48 Hektare Lahan Senilai Rp10 Triliun di Jatikarya
Satgas Anti Mafia Tanah Berhasil Selamatkan 48 Hektare Lahan Senilai Rp10 Triliun di Jatikarya

Penanganan permasalahan telah sampai di tahap penetapan 1 orang tersangka.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah

AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan Basuki, Arahan Jokowi Soal Konflik Lahan IKN Warga Vs Negara
VIDEO: Blak-blakan Basuki, Arahan Jokowi Soal Konflik Lahan IKN Warga Vs Negara

Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal

Baca Selengkapnya