Follow
Pemerintah Klaim Tak Ada Koperasi Binaan Gagal Bayar Sepanjang 2020
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso menegaskan, tidak ada koperasi binaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang gagal bayar kepada para anggotanya sepanjang 2020. Di mana, tercatat ada koperasi lain yang gagal bayar karena tidak taat aturan.
"Koperasi binaan Kemenkop UKM diberikan pembiayaan bunga 3 persen, totalnya Rp 2 triliun. Ini memberi dampak positif, tidak ada koperasi binaan Kemenkop UKM yang gagal bayar tahun lalu," kata Agus dalam webinar Infobank, Jumat (26/2).
Adapun, dari sisi pengembangan koperasi sendiri, lanjut Agus, Kemenkop UKM akan mengalihkan pembiayaan UMKM kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar lebih fokus melayani koperasi di sektor riil.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Bagaimana Kemenkop UKM membantu Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera? KemenKopUKM akan terus memperkuat ekosistem usaha bonsai di Tanah Air dengan melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan koperasi, pengembangan bisnis model, menghubungkan dengan berbagai mitra dan market, serta pembiayaan untuk koperasi-koperasi potensial melalui LPDB-KUMKM.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kapan utang Kementan ke vendor belum dibayarkan? 'Kalau ada catatan versi saya, sudah saya kirimkan. Per hari ini itu sisanya 1,6 sekian miliar lagi yang belum selesai,' pungkas saksi.
Sektor riil, sebagaimana diketahui, tumbuh cukup signifikan di tengah pandemi. Kredit di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mengalami kenaikan yang cukup baik.
Selanjutnya
Nantinya, para petani dan nelayan akan diagregasi ke dalam koperasi dan dilibatkan dalam rantai pasok global sehingga usahanya bisa lebih sejahtera.
"Ini semua kita akan arahkan dalam bentuk korporatisasi petani, sekarang ini kita arahnya beda. Dulu konglomerat harus kuasai banyak lahan, sekarang lahan kecil milik petani diagregasi, dikorporatisasi, masuk koperasi dan masuk global value chain," jelasnya.
"Misalnya kopi, itu jadinya kopi rakyat, bukan kopi perkebunan. Dikumpulkan dari masyarakat kemudian dibina untuk kemudian diagregasi dan ditautkan dgn eksportir," tandasnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Dana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca Selengkapnya
Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca Selengkapnya
Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca Selengkapnya
Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca Selengkapnya
Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.
Baca Selengkapnya
Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca Selengkapnya