Pemerintah Komitmen Lanjutkan Penanganan Stunting Meski di Tengah Pandemi

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk terus melakukan upaya penanganan stunting pada anak-anak meski di tengah pandemi covid-19. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah stunting.

"Urusan stunting bukan hanya beban atau urusan pemerintah maupun negara saja. Malah justru kita turut serta dalam peran aktif penuh, berkomitmen sungguh-sungguh pada penuntasan stunting," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat (18/9).

Salah satu upaya penanganan stunting dilakukan oleh Dompet Dhuafa melalui Aksi Peduli Dampak Corona (APDC). Inisiatif ini merupakan bentuk nyata filantropeneur di masa pandemi demi ketahanan baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, dan agama.

Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dompet Dhuafa, Bambang Suherman memaparkan bahwa sejak 2015, Dompet Dhuafa sudah terlibat di program stunting. Ada 26 titik di kabupaten dan kota yang program stuntingnya masih terus berjalan, sehingga perlu ada pendamping di level bawah yang berbasis penguatan keluarga.

"Melalui pendidikan, perilaku kesehatan dan ekonomi untuk kami menciptakan generasi sehat. Intervensi berbasis dampak korona, juga ada 155 kader terlatih untuk mendampingi," jelas dia.

Dia berharap pengurangan angka stunting di wilayah Indonesia, tidak hanya peran negara maupun pemerintah namun organisasi sosial seperti Dompet Dhuafa untuk maju melangkah bersama masyarakat demi menyelamatkan generasi-generasi penerus bangsa.

Sementara di sektor ekonomi, Dompet Dhuafa menginisiasi beberapa program, seperti program ketahanan pangan berbasis keluarga maupun komunitas. Ketahanan pangan berbasis keluarga seperti budidaya ikan lele dan sayur dalam ember, kebun pangan keluarga, bantuan modal usaha mikro perorangan dan bantuan pangan yang diprioritaskan untuk lanjut usia, serta disabilitas atau mereka yang tidak bisa diberdayakan lagi.

Selain itu, Dompet Dhuafa melalui Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) juga menggagas dan menerapkan program Keluarga Tangguh bagi keluarga pra sejahtera. Program Keluarga Tangguh Dompet Dhuafa tidak hanya sampai pada pemberian bantuan saja, namun terus memantau dan mendampingi hingga kestabilan ekonomi keluarga bisa tercapai.

"Hari ini peluncuran Aksi Peduli Dampak Corona. Dampak korona memendekkan pertumbuhan ekonomi, dan tentu berdampak pada gizi maupun anak-anak yang akan lahir. Dompet Dhuafa siap bekerjasama dengan siapapun," jelas Inisiator dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa Parni Hadi.

Finalisasi Perpres Atasi Stunting

Pemerintah tengah melakukan finalisasi rancangan peraturan presiden (Perpres) untuk menurunkan angka stunting di Indonesia di bawah 680.000 per tahun. Untuk itu, pemerintah memiliki beberapa strategi percepatan penurunan stunting ke depan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Subandi Sardjoko menjelaskan salah satu strategi dalam RPJMN 2020 dan RKP 2020-2021, penanganan stunting masuk menjadi proyek prioritas nasional.

"Kita sudah ada stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah. Oleh karenanya, kita sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan perpres penurunan stunting," ungkap Subandi dalam keterangan pers, Jumat (11/9).

Dia menjelaskan rancangan perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres itu nantinya akan mengkoordinasikan sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Di samping itu kata Subandi, beberapa hal yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran yang tepat sasaran. Kemudian membangun dashboard untuk melihat capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen yang kuat dari pejabat daerah baik gubernur, bupati, ataupun walikota.

"Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO," jelas Subandi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Sedangkan, pelaksana terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. (mdk/idr)