Pemerintah Kukar Tuntut Bagi Hasil Blok Mahakam 50 Persen

Merdeka.com - Pemkab bersama DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kompak menuntut bagi hasil pengelolaan atau PI (Participating Interest) Blok Migas Mahakam di Anggana, Kutai Kartanegara sebesar 50 persen. Tuntutan itu, terus berproses sampai saat ini, di level Pemprov Kalimantan Timur.

Pemerintah memutuskan PI 10 persen dari blok Migas. Menindaklanjuti itu, Gubernur Kaltim sebelumnya, Awang Faroek Ishak, memutuskan dari 10 persen itu sebesar 66,5 persen bagi Pemprov Kaltim, dan sisanya 33,5 persen untuk Pemkab Kutai Kartanegara.

"Kami kawal tuntutan PI sebesar 50 persen ini, sejak 2014. Bahwa kami dapat 33,5 persen, itu tidak adil," kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehudin, di kantornya, Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Selasa (12/11).

Mengawal tuntutan PI 50 persen itu, Salehudin mengatakan, Pemkab telah menyiapkan BUMD Kutai Kartanegara, untuk join bersama dengan BUMD Kalimantan Timur. "Gubernur sekarang (Isran Noor), juga berjanji PI 50:50 bagi Kukar. Ini jadi catatan penting. Bahkan tuntutan ini, akan sampai ke pemerintah pusat. Kalau tuntutan 50 persen terealisasi, APBD Kukar tidak akan defisit," ujar Salehudin.

Setali tiga uang, Plt Bupati Kutai Kartanegara Edi Darmansyah, juga mengamini tuntutan itu. "Kami tegaskan, kami searah, sekata dengan masyarakat Kutai Kartanegara," kata Edi.

"Karena kami memahami, kondisi kebatinan masyarakat Kukar terhadap kebijakan PI, berkaitan pengelolaan migas baru di Kukar. Tapi, tuntutan ini harus konstitusional," tambah Edi.

Edi menjelaskan, keputusan PI 10 persen memang telah diputuskan melalui SK Menteri ESDM No 37/2016. "Tapi, kami Pemda, menilai dalam impelementasinya, masih ada hal yang perlu ditinjau lagi. Hingga, menjadi wajar bagi Kutai Kartanegara," sebut Edi.

Masih menurut Edi, pengelolaan PI yang nilainya mencapai ratusan miliar itu, dilakukan oleh BUMD Kukar dan BUMD Pemprov Kaltim. "Instrumen siap. Kita juga harapkan dukungan PHM (Pertamina Hulu Mahakam)," demikian Edi.

Pernyataan Ketua DPRD dan Plt Bupati Kutai Kartanegara itu, menjawab tuntutan demo sekitar 150 porang berbagai elemen masyarakat, pagi tadi, soal tuntutan PI 50 persen. Bahkan, Salehudin, ikut long march dari gedung dewan, ke kantor Bupati. Baik Edi dan Salehudin, ikut membubuhkan teken di atas kain putih, sebagai bentuk dukungan mereka.