Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di 2022, Anggaran Disiapkan Rp11 T
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun 2022, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11 triliun. Angka tersebut sebesar 4,3 persen dari pagu anggaran perlindungan sosial Rp 252,3 triliun pada 2022.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12).
"Pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun dan dari alokasi tersebut anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun atau 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial," kata Febrio.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Dia menjelaskan, program kartu pra kerja merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan covid-19. Program ini tidak hanya menjadi transfer dana dari pemerintah ke masyarakat tetapi menawarkan keterampilan.
Serta menjadi pondasi dalam memberi kesempatan kerja yang lebih luas, terutama saat kegiatan ekonomi terdampak covid-19. "Oleh sebab itu Tahun 2022 kartu program program kartu prakerja masih terus dilanjutkan skema pelaksanaannya bersifat semi bantuan sosial, tetapi tetap dilakukan dan bersifat reguler akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif," ujarnya.
Program Prioritas Pemerintah
Kartu Prakerja merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengembangkan keterampilan SDM di Indonesia. "Di tengah kondisi pandemi covid-19 2020-2021 program kartu pra kerja ini menjadi salah satu program yang sangat prioritas bagi Pemerintah,” kata Febrio.
Pertimbangan tersebut, berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan pemerintah di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Ipsos tahun 2021. Di mana, tercatat dari sekian banyak program, persepsi masyarakat mengenai bantuan sosial selama pandemi yang paling bermanfaat adalah program kartu prakerja.
"Kami ucapkan selamat kepada Bu Denni (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja), dan teman-teman dan untuk prestasi ini," ucapnya.
Menurutnya, kerjasama tim dengan perusahaan digital seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya diharapkan mampu semakin memperluas cakupan peserta hingga ke pelosok Tanah Air secara lebih cepat akurat dan akuntabel.
"Atas capaian yang sudah diperoleh oleh program kartu prakerja ini kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan, dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel," ujarnya.
Baik dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Demikian, efisiensi program kartu prakerja di era digital juga perlu diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif, untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdapat akibat pandemi covid-19.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca SelengkapnyaCahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca SelengkapnyaUntuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPelatihan kerja dalam Program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaDia memaparkan bahwa Program Kartu Prakerja sendiri tidak hanya menawarkan bantuan finansial melainkan juga membangun ekosistem yang terintegrasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya