Pemerintah Larang Ekspor Bahan Mentah, PT Timah Optimalkan Anak Usaha

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melarang ekspor bahan tambang mentah, salah satunya timah yang produksinya besar di Indonesia. Menyikapi hal ini, PT Timah Tbk akan mendorong optimalisasi anak usaha.

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Purwoko menyampaikan, anak usaha tersebut adalah PT Timah Industri. ia mengaku, perusahaan ini akan difokuskan dalam mendorong hilirisasi timah di dalam negeri.

"Pada 2008 itu diputuskan Timah Industri menjadi lini anak usaha yang fokus pada hilirisasi logam timah, kemudian pada 2010 Timah Industri ini membangun pabrik tin chemical dan tin solder," katanya kepada wartawan, di TINS Gallery, Pangkal Pinang, ditulis Kamis (23/6).

Sejak saat itu, dia mengaku sumbangan yang dihasilkan oleh PT Timah Industri ini cukup besar, sehingga langkah pengoptimalan anak usaha ini dipandang realistis. "Dari tahun ke tahun hingga saat ini sumbangan dari situ cukup lumayan, perkembangannya cukup baik dan fantastik," katanya.

Ke depannya, Purwoko berharap bisa meningkatkan kapasitas produksi yang dilakukan oleh Timah Industri. Sehingga nantinya berdampak pada pendapatan yang juga meningkat dua kali lipat.

Saat ini, kapasitas terpasang untuk tin chemical sebesar 10.000 ton per tahun. Sementara, kapasitas terpasang untuk tin solder adalah 4.000 ton per tahun. Sedangkan, besaran produksi pada 2021 lalu diakui masih belum bisa maksimal dari jumlah kapasitas terpasang.

"Ini yang perlu kita dorong, kalau larangan ekspor bahan mentah itu terjadi, produk logam itu bisa ke Timah Industri semua," katanya.

Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan produksi tersebut, termasuk besaran bahan mentah timah yang bisa diserap oleh Timah Industri. "Seberapa besar yang bisa diserap? Ini jadi chalenging tersendiri, kita harus cepat kejar peningkatan (kapasitas), ini peluang masih besar," jelasnya.

Dengan demikian, terkait peningkatan produksi hilirisasi di sektor timah ini masih memerlukan waktu. Sama halnya dengan produk tambang lainnya yang jadi perhatian pemerintah untuk disetop ekspor bahan mentahnya.

"Semua butuh waktu, tapi tentu kebijakan pemerintah akan melihat kondisi industri, seperti yang terjadi di coal (batu bara) dan nikel, pasti semua ada tahapannya," tandasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com