Pemerintah Larang Ekspor Batubara Sepanjang Januari 2022, Prioritaskan untuk PLN

Merdeka.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pelaku usaha untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor batubara mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2021.

Melalui salinan surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu, Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin menuliskan, kebijakan ini dilakukan akibat defisit pasokan batubara untuk sektor kelistrikan.

Hal ini dialami PT PLN (Persero), yang hingga 31 Desember 2021 masih mengalami krisis pasokan batubara. "Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional," ujar Ridwan dalam surat tersebut, dikutip Sabtu (1/1/2022).

Oleh karenanya, Kementerian ESDM menginstruksikan kepada seluruh pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian agar tidak melakukan ekspor batubara.

"Para pemilik kontrak dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022," tegas Ridwan.

Kebijakan berikutnya, seluruh produksi yang ada wajib dipasok ke PLN dan IPP untuk menjamin pasokan batubara aman. Untuk batubara yang sudah dimuat di pelabuhan atau kapal, diwajibkan segera dikirimkan ke PLTU milik PLN Grup dan IPP.

"Pelarangan ekspor ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk PLTU Grup PLN dan semua IPP," pungkas Ridwan.

Batubara Banyak Diekspor, Indonesia Terancam Krisis Energi?

Krisis energi kini tengah menjadi isu global sebagai imbas dari harga gas alam untuk energi baru terbarukan (EBT) yang kian meningkat. Beberapa negara seperti Inggris, Uni Eropa, China, dan India mulai berpikir untuk kembali menggunakan energi fosil guna menjawab kebutuhan akan listrik yang semakin sulit.

Alhasil, permintaan batubara kembali jadi opsi untuk mengatasi krisis energi, khususnya yang berasal dari Indonesia. Di sisi lain, harga batubara ikut terdongkrak mengikuti tingginya permintaan.

Permintaan pasar dan harga yang tinggi seakan jadi potensi bagi pengusaha batu bara di Tanah Air untuk ikut mengeruk keuntungan lewat ekspor batubara.

Lantas, apakah Indonesia juga terancam mengalami krisis energi jika batubara dari dalam negeri nantinya lebih banyak diekspor?

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai, stok batubara di Indonesia sejauh ini tidak bermasalah, karena angka produksi yang besar mencapai 600 juta ton per tahun.

"Sementara konsumsi dalam negeri di tahun 2020 sebanyak 132 juta ton per tahun, yang sebagian besar atau 98 juta ton itu untuk electricity atau konsumsi dari PLN," jelas dia dalam acara diskusi bersama SKK Migas, Selasa (12/10).

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan soal konsumsi batubara di dalam negeri yang mengacu pada domestic market obligation (DMO) price.

"Secara harga sendiri pemerintah sendiri sudah memberikan kebijakan melalui DMO Price. Jadi harganya sudah dijaga di USD 70 per ton," ujar Komaidi.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com