Pemerintah Luncurkan KKP Domestik, Permudah Transaksi Belanja Negara

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara, sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tidak hanya itu, QRIS yang merupakan implementasi BSPI 2025, kini diarahkan untuk mendukung interkoneksi pembayaran antarnegara melalui pengembangan QRIS antarnegara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, KKP domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh bapak Presiden pada 25 Maret 2022 di Bali.

Selain itu pengembangan KKP domestik adalah bentuk implementasi inpres nomor 2 tahun 2022, terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan Pemerintah Pusat dan daerah.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah mengembangkan sistem dalam KKP domestik ini dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," kata Luhut dalam peresmian KKP domestik dan QRIS Antarnegara, secara virtual, Senin (29/8).

Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada OJK, Bank Himbara serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP domestik. Menurutnya, KKP domestik menjadi penting untuk diimplementasikan dalam rangka transparansi, serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa Pemerintah.

Disisi lain, melalui KKP domestik ini diharapkan akan mempercepat pembayaran ke UMKM. Untuk itu seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN diharapkan segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.

"KKP domestik ini sekiranya bisa segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah daerah, diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka perluasan KKP domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut mendampingi ke seluruh Pemerintah daerah," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, Bank Indonesia dan OJK perlu juga terus mengembangkan KKP domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant online, maupun offline, di dalam maupun di luar negeri. "KKP domestik ini bisa segera termanfaatkan di seluruh instansi Pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju sejahtera dan mandiri," pungkas Luhut.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com