Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Luncurkan Panduan Pendanaan Biru Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Luncurkan Panduan Pendanaan Biru Dorong Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah luncurkan panduan pendanaan ekonomi biru. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama dengan kementerian lembaga (K/L) bekerja sama meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instruments Development Guideline), untuk mempercepat serta mendukung penguatan pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mengejar pencapaian target SDG's pada tujuan 14 kehidupan di bawah laut, dan tujuan 13 pada perubahan iklim, perlu dilakukan suatu transformasi ekonomi melalui inisiatif sektor biru yang didukung oleh pendanaan biru berkelanjutan.

"Kami menyadari kebijakan keberpihakan diperlukan, karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. Karena itu langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia ke depan," ujar Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Jakarta, Selasa (1/11).

Saat ini, memang telah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021, yang berhasil mengumpulkan hingga 500 juta Euro dan juga penerbitan obligasi Green Sukuk senilai USD1,2 miliar pada 2018. Dana ini telah membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, namun belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan, kata dia.

"Berbagai kegiatan di sektor biru yang tertuang dalam SDGs Government Security Framework tersebut tidak mungkin dapat diimplementasikan seluruhnya hanya melalui pembiayaan dari APBN. Untuk itu diperlukan suatu pendanaan inovatif melalui instrumen pendanaan biru seperti Bonds/Sukuk, Trust Fund, Blended Financing, dan lain-lain," jelas dia.

Untuk mengembangkan suatu instrumen pendanaan biru di Indonesia diperlukan sebuah panduan yang dapat digunakan secara nasional sebagai acuan. Panduan ini dapat menjadi pelengkap dari dokumen dokumen terkait yang sudah ada, termasuk SDGs Government Security Framework.

"Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian Penjuru memiliki mandat untuk dapat menyediakan suatu dokumen strategis berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan, untuk itu Bappenas telah menyusun Blue Finance Instruments Development Guideline sebagai suatu dokumen panduan dalam penyusunan instrumen pendanaan biru nasional," kata Suharso.

Dirinya sangat optimis dengan suksesnya SDGs Bond atau Green Sukuk yang pernah dilakukan sebelumnya akan semakin menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup baik di darat dan laut serta pengembangan mekanisme pendanaannya yang inovatif dan berkelanjutan.

"Instrument yang tengah kita konkretkan panduannya ini, kami harapkan akan menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi gap pendanaan di sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang guna mencapai target pembangunan dalam kerangka SDGs dan Blue Economy," tutup Suharso.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan

Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.

Baca Selengkapnya
Bappenas Sebut Ekonomi Biru Bisa Ciptakan 12 Juta Lapangan Kerja Baru
Bappenas Sebut Ekonomi Biru Bisa Ciptakan 12 Juta Lapangan Kerja Baru

Lapangan kerja baru itu terbentuk dari pengembangan industri yang sudah berjalan, maupun industri-industri baru yang akan tercipta seiring implementasi dari eko

Baca Selengkapnya
Kadin Susun White Paper Arah Pembangunan Ekonomi untuk Dukung Pertumbuhan 8 Persen
Kadin Susun White Paper Arah Pembangunan Ekonomi untuk Dukung Pertumbuhan 8 Persen

White Paper ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan mendatang dalam mengimplementasikan 17 Program Prioritas dan Astacita.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Perlu Pembiayaan Inovatif untuk Kembangkan Infrastruktur Air yang Tangguh
Menko Luhut: Perlu Pembiayaan Inovatif untuk Kembangkan Infrastruktur Air yang Tangguh

CEO Acea, Fabrizio Palermo menyampaikan bahwa pembiayaan campuran diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dalam program dan proyek di sektor berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2024, Menko Luhut Ungkap GBFA Bakal Jadi Kunci Atasi Dampak Perubahan Iklim
Di ISF 2024, Menko Luhut Ungkap GBFA Bakal Jadi Kunci Atasi Dampak Perubahan Iklim

Luhut meyakini Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua BKSAP DPR: Forum Parlemen Indonesia-Pasifik Dorong Konsep Blue Economy
Wakil Ketua BKSAP DPR: Forum Parlemen Indonesia-Pasifik Dorong Konsep Blue Economy

Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen

Baca Selengkapnya
FOTO: RI-Inggris Sepakati Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau
FOTO: RI-Inggris Sepakati Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Kesepakatan tersebut ditandai dengan MoU yang ditandatangani Kepala Bappenas RI dan Menteri Pembangunan Inggris.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Siap Bersinergi dengan Prabowo Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Bank Indonesia Siap Bersinergi dengan Prabowo Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Untuk memastikan hal tersebut pihaknya menambahkan pengaturan mengenai Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila

RUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir: Jangan karena Kita Non Blok, Kita jadi Ikut Blueprint China dan AS
Erick Thohir: Jangan karena Kita Non Blok, Kita jadi Ikut Blueprint China dan AS

Erick tak ingin sektor bisnis di Tanah Air masih berpangku tangan pada blueprint yang dimiliki negara-negara besar semisal Amerika Serikat dan China.

Baca Selengkapnya
Indonesia Utang Lagi ke ADB Sebesar Rp7,5 Triliun, Berapa Bunganya?
Indonesia Utang Lagi ke ADB Sebesar Rp7,5 Triliun, Berapa Bunganya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.

Baca Selengkapnya