Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tengah menyiapkan skema baru terkait pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.
"Selama ini, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah melakukan itu tiap tahun. Dengan anggaran terbatas, kita juga sudah membangun rumah untuk TNI dan Polri sampai 2016," terangnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Kenapa KPR jadi solusi untuk punya rumah? Di tengah harga rumah yang melambung, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa jadi solusi untuk memiliki rumah sendiri, lho.
-
Siapa yang memutuskan tentang tunjangan perumahan? Aturan tunjangan ini juga mempertimbangkan banyak anggota DPR RI yang sudah memiliki rumah pribadi di wilayah Jabodetabek.
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Bagaimana PNM bantu nasabah dapat hunian layak? PNM bekerja sama dengan Sarana Multifungsi Finansial (SMF) (Persero) untuk menyalurkan dukungan affordable housing bagi nasabah yang sudah diuji kelayakannya.
Khusus pada 2017, sambungnya, anggaran pembangunan rumah diperuntukkan bagi PNS yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti para tenaga medis, tenaga lapas hingga pekerja imigrasi.
Pihaknya kini tengah mempersiapkan skema penyediaan perumahan untuk ke depan, termasuk rencana untuk melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di dalamnya. "Sedang disiapkan scheme-nya sama Ditjen Pembiayaan Perumahan, apakah nanti akan melibatkan Tapera. Mungkin tunggu dalam waktu dekat," ucap dia.
Saat ditanya soal harga rumah yang akan ditawarkan kepada PNS, TNI dan Polri tersebut, Khalawi menjawab, dia belum mengetahuinya secara pasti, lantaran rancangan skema masih belum final.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, harga rumah untuk PNS, TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta per bulan tanpa uang muka alias DP.
Khalawi pun kembali belum bisa memastikan, berapa total jumlah rumah yang kelak akan pemerintah sediakan untuk PNS, TNI dan Polri.
"Nanti kita bicarakan dengan Kemenpan, TNI, Polri, juga Kemendagri. PNS kan ada yang di daerah juga, bukan hanya di pusat saja. Jadi kita harus buat skema yang pas," tukas dia.
Reporter:Maulandy Rizki Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaKemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan akses ASN terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkn kesejahteraan mereka.
Baca SelengkapnyaEndra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaPembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnya