Pemerintah Masih Kaji Skema Investasi Swasta di Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan mempelajari perencanaan pembangunan atau master plan ibu kota baru. Hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pelibatan peran swasta dan negara dalam membiayai pembangunan.

"Ya kan kita nanti akan pelajari master plan develop oleh Menteri PU dan Bappenas bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dari mulai status asetnya, tanah dan bagaimana layout dan kebutuhan capital spending-nya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Untuk tahap pembangunan pertama ibu kota nantinya akan menggunakan dana yang telah dialokasikan di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian anggaran yang ada saat ini masih belum signifikan.

"Yang saya lihat dari Menteri PU dan Menhub ada beberapa pos yang mereka memang sediakan namun jumlahnya belum signifikan. Saya lihat itu karena masih dalam bentuk kajian dan masih dalam bentuk awal dari infrastruktur yang akan dibangun," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mulai melakukan pendataan seluruh bangunan dan tanah negara yang ada di DKI Jakarta. Pendataan tersebut agar pemerintah dapat menentukan pembangunan gedung pemerintahan dilakukan secara serentak atau bertahap.

"Sementara itu kita juga harus memikirkan seluruh aset aset republik yang ada di dki ini. Sehingga inventarisasi dan bagaimana yang disebut pelaksanaan proyek untuk pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset yang ada sekarang ini," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembiayaan ibu kota baik penggunaan APBN maupun swasta masih terus dimatangkan. Pemerintah juga tidak ingin memberi beban yang besar untuk keuangan negara di masa yang akan datang.

"Itu semua masuk di dalam rencana yang nanti kita akan kaji secara matang. Dan kita juga akan melihat keseluruhan visibilitas atau kemungkinan pembiayaan. Dan kita harapkan bisa seminimal mungkin dampaknya untuk generasi yang akan datang," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Ada dua wilayah kabupaten yang dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi di Tanah Air. Saat ini, kesenjangan ekonomi Pulau Jawa dengan Luar Jawa mencapai 55 persen dan 45 persen di luar Jawa.

"Setelah otonomi, malah naik jadi 58 persen. Tidak hanya cukup dengan pemerataan tapi harus ada kegiatan yang konkret dalam bentuk investasi berbentuk hilirisasi," kata Bambang di Jakarta.

Alasan kedua yaitu, pembangun ibu kota merupakan upaya pemindahan pusat pemerintahan saja. Pemindahan pemerintah yang merupakan bagian dari jasa pemerintahan yang tentunya akan berdampak pada wilayah sekelilingnya.

"Dampaknya akan memperlambat kesenjangan. Kita akan mengembangkan 10 pusat metropolitan, 4 nya ada di Jawa. Kalau kawasan metropolitan ini berkembang, tentu akan pembangunan kawasan menjadi pioneer ekonomi."