Pemerintah masih lanjutkan PNPM Mandiri

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya memberdayakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam mengantisipasiperkembangan kondisi perekonomian global terkini. Program PNPM Mandiri dipercaya sebagai salah satu bantalan dalam meredam dampak krisis yang sewaktu-waktu mencapai Indonesia.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan program ini bermanfaat langsung dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sifat unggulan program ini ialah masyarakat dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

"PNPM Mandiri sangat fleksibel sehingga sangat responsif terhadap keadaan darurat saat terjadi bencana atau krisis," ujarnya saatmembuka acara 'Peluncuran Sistem Informasi Manajemen PNPM Mandiri Tahap II' di kantornya, Jakarta, Kamis (8/11).

Lukita mengatakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam program ini memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan sendiri pemantauan dan pengawasan kegiatan di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat mendorong tingginya tingkat kepemilikan.

"Kekuatan PNPM Mandiri ini terus dipupuk agar terwujud masyarakat yang mandiri dan madani seperti dicita-citakan," tuturnya.

PNPM Mandiri juga menumbuhkan rasa percaya diri yang sangat diperlukan oleh orang miskin untuk bangkit sehingga berani mengambil peran di masyarakat. "Oleh karena itu pemerintah terus berkomitmen memperluas cakupan lokasi dan anggaran," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah memberlakukan sistim informasi program penanggulangan kemiskinan berbasis web (online) melalui Sistem Informasi Manajemen PNPM Mandiri Tahap II (SIMPADU versi 2.0).

"Program ini menyediakan informasi tentang PNPM Mandiri dan kemiskinan pada umumnya dengan sasaran pengguna adalah para pelaku PNPM Mandiri baik pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat umum," ungkapnya.

Kesinergisan dan efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat meningkat dengan adanya program ini melaluipengumpulan dan pengintegrasian data program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

"Sebagai tahap awal lima provinsi diplot sebagai pilot yakni Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, Gorontalo, dan NTB," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah alokasi dana untuk PNPM Mandiri tahun 2012 menjadi Rp 15 triliun, dari sebelumnya Rp 11triliun pada 2011. Sebanyak 57.000 kecamatan di Indonesia atau 73.000 desa akan mendapat PNPM mandiri dengan besaran rata-rata bantuanlangsung masyarakat Rp 3 miliar per kecamatan. (mdk/rin)