Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Matangkan Kawasan Industri Batang untuk Tarik Investor

Pemerintah Matangkan Kawasan Industri Batang untuk Tarik Investor Jokowi di Kawasan Industri Batang. istimewa ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menyebutkan perlunya melakukan pemetaan untuk mengukur daya saing potensi investasi, salah satunya mengenai harga tanah. Sebab, harga tanah di Indonesia masih tinggi mencapai USD 225 per meter kubik.

Dia mengatakan, harga ini lebih tinggi dibanding Thailand yakni USD 215 per meter kubik, Filipina USD 127 per meter kubik, Malaysia USD 100 per meter kubik, dan terendah Vietnam USD 90 per meter kubik. Hal ini turut mempengaruhi keputusan investor.

"Bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan relokasi untuk harga tanah, terutama bagi industri-industri yang memerlukan tanah luas, ini merupakan isu yang sensitif dalam mempertimbangkan untuk merealisasikan investasi," ujarnya dalam Kajian Tengah Tahun INDEF, Selasa (21/7).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, pemerintah melihat perlunya membuat kawasan industri dengan harga tanah yang kompetitif, sehingga bisa kembali menjadi bahan pertimbangan bagi investor. "Pemerintah melihat bagaimana membuat satu kawasan dengan harga yang lebih kompetitif . Itu makanya saat ini masih diinisiasi adanya kawasan industri Batang," jelas dia.

Yuliot menjelaskan, lahan ini nantinya adalah milik BUMN. Kemudian ada sinergi BUMN dalam penyediaan infrastruktur. Adapun mekanismenya, bagi industri yang ingin masuk kawasan industri Batang, dapat menyewa dalam jangka waktu tertentu, atau membelinya dengan harga yang kompetitif.

"Industri yang berminat untuk masuk dalam kawasan industri Batang, mereka menyewa untuk jangka waktu yang cukup panjang, kemudian bisa juga mereka miliki tentu dengan harga yang lebih kompetitif," jelasnya.

Investasi Asing

Yuliot menjelaskan, aliran investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI) global diperkirakan menurun hingga -40 persen pada 2020 akibat virus corona. Sehingga perusahaan merevisi proyeksi pendapatan pada 2020. Adapun industri yang paling terdampak di antaranya energi, penerbangan, serta industri hospitality, dengan penurunan pendapatan sekitar 40-200 persen.

"Hal tersebut dapat berdampak kepada keputusan re-investasi perusahaan yang akan menyebabkan tertundanya rencana ekspansi investasi ke negara-negara di dunia," papar dia.

Meski demikian, investasi asing Indonesia masih mengalami peningkatan sebesar USD 2 miliar. Berbanding terbalik dengan aliran FDI di Asia yang justru mengalami penurunan sebesar USD 25 miliar.

"Dari Top 20 FDI itu kita posisinya masih di peringkat 17," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang Jawa Tengah, Titip Pesan untuk Luhut dan Bahlil
Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang Jawa Tengah, Titip Pesan untuk Luhut dan Bahlil

Dalam beberapa waktu ke depan, akan ada sejumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Harga Tanah IKN: Sekarang Rp400 Ribu, Besok Bisa Berubah
Jokowi Ungkap Harga Tanah IKN: Sekarang Rp400 Ribu, Besok Bisa Berubah

Presiden Jokowi kembali memasarkan investasi di IKN kepada para investor

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajak 100 CEO Investasi di IKN: Harga Tanah Masih Murah, Minggu Depan Sudah Naik
Jokowi Ajak 100 CEO Investasi di IKN: Harga Tanah Masih Murah, Minggu Depan Sudah Naik

Jokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.

Baca Selengkapnya
Dirut BTN Prediksi Sektor Properti Tumbuh 12 Persen di 2024, Ini Sederet Faktor Pemicunya
Dirut BTN Prediksi Sektor Properti Tumbuh 12 Persen di 2024, Ini Sederet Faktor Pemicunya

Sektor properi didorong pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100 persen untuk semua jenis properti.

Baca Selengkapnya
Luhut: Jawa Barat Punya Potensi Hub Investasi Teknologi Tinggi
Luhut: Jawa Barat Punya Potensi Hub Investasi Teknologi Tinggi

Jawa Barat dinilai bisa menjadi wilayah alternatif bagi para investor asing.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi

Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Baca Selengkapnya
Pancing Investor ke IKN, Jokowi: Permintaan Tinggi, Harga Naik
Pancing Investor ke IKN, Jokowi: Permintaan Tinggi, Harga Naik

Bernvestasi di IKN seperti membeli masa depan, karena berbagai infrastruktur baru dapat dirasakan manfaatnya beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun

Secara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.

Baca Selengkapnya
Bank Tanah Lobi China & Malaysia Garap Eco City di Daerah Penunjang Ibu Kota Nusantara
Bank Tanah Lobi China & Malaysia Garap Eco City di Daerah Penunjang Ibu Kota Nusantara

Tak hanya asing, ketertarikan pun datang dari para investor dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Investor: Kalau Investasi di IKN Sekarang, Tahun Depan Harga Tanah Naik 10 Kali Lipat
Jokowi ke Investor: Kalau Investasi di IKN Sekarang, Tahun Depan Harga Tanah Naik 10 Kali Lipat

Untuk itu, Jokowi mengingatkan investor segera menanamkan modal dalam pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Capai 38 Persen, Investasi Rp10 Triliun Segera Masuk ke IKN
Pembangunan Capai 38 Persen, Investasi Rp10 Triliun Segera Masuk ke IKN

Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.

Baca Selengkapnya