Pemerintah minta belanja Rp 25,5 T, termasuk untuk pindah Ibu Kota
Merdeka.com - Pemerintah mengajukan dana cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta WD Nugraha mengatakan, cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN-P 2017 telah disetujui oleh rapat panitia kerja (Panja). Selanjutnya, cadangan belanja tersebut akan dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) minggu depan.
"Kemarin diputuskan Panja B nya belanja pusat, nanti dibawa lagi di Raker Banggar hari Selasa, minggu depan. Nanti diputuskan lagi di level Menteri," ujar Kunta saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (21/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Beberapa komponen yang membutuhkan anggaran dana mendesak antara lain kebutuhan untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Asian Games dan kebutuhan dalam pelaksanaan IMF annual meeting. "Ya, iya Asian Games, Pemilu juga ada," jelas Kunta.
Selain Asean Games dan Pilpres 2019, cadangan belanja mendesak juga akan digunakan untuk membiayai sertifikasi lahan yang akan dilakukan oleh pemerintah. "Ada sertifikasi, angkanya saya enggak hafal. IMF juga ada yang annual meeting," katanya.
Cadangan belanja tersebut rencananya juga akan digunakan untuk kajian Ibu Kota yang baru, pengiriman pasukan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), penyertaan modal negara untuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta pengadaan aat pengamanan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaSederet Tunjangan PNS di IKN dari Transportasi, Pengepakan hingga ART
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaTotal anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca Selengkapnya