Pemerintah Minta Pembayaran Kompensasi PLN Dilaporkan per 3 Bulan

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait insiden pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten selama 9 jam. Akibat kejadian tersebut, pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Pertemuan antara dirjen PKTN dan pihak PLN berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta untuk membahas mengenai kompensasi atas pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8). Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, menegaskan bahwa pihak PLN wajib melaporkan per tiga bulan mengenai kompensasi yang berlangsung.

"Kami mewakili Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga perniagaan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terhadap terhadap masalah pemadaman listrik kemarin," katanya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (6/8).

Sebelumnya, kompensasi akan diberikan PLN sebesar 35 persen dari biaya beban untuk konsumen dengan golongan tarif adjustment. Juga, sebesar 20 persen dari biaya beban untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non adjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

Bagi pengguna prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya (prabayar). PLN menyiapkan Rp 865 miliar kompensasi yang akan diberikan kepada konsumen.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia