Pemerintah minta penambahan bagi hasil Freeport

Merdeka.com - Pemerintah ingin mendapatkan jatah bagi hasil lebih besar dari PT Freeport Indonesia. Selama ini, bagi hasil diterima pemerintah selalu lebih kecil ketimbang perseroan.

"Sebagai gambaran statistik bagi hasil 8 tahun terakhir itu rata-rata bagian pemerintah 40 persen, sementara perusahaan mendapatkan 60 persen," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Sudirman, sudah wajar jika pemerintah meminta bagi hasil tambang lebih besar. Sebab, Freeport sudah lama, sekitar 40 tahun, mengambil keuntungan dari pengerukan kekayaan alam Papua.

"Freeport sudah beroperasi 40 tahun jadi sudah saatnya memberi porsi lebih besar bagi Indonesia," kata dia. "Kami ingin mayoritas jatuh ke Indonesia. Ini sesuatu yang fair. Karena kita adalah pemilik lahan, kami mendorong supaya proporsinya lebih seimbang."

Di luar itu, Sudirman mengaku kecewa proyek smelter Freeport masih jalan di tempat. Menurutnya, batas waktu pemerintah mengevaluasi smelter Freeport pada 24 Januari 2015.

"Soal smelter tidak ada tawar menawar. tidak mundur, karena Peraturan Pemerintah (PP) juga tidak boleh alami kemunduran," katanya. "Dan ternyata pak dirjen laporkan review terakhir progres smelter masih jauh, saya kecewa karena tidak menunjukkan kemajuan."

Dia mengancam bakal mencabut izin ekspor konsentrat Freeport. Apabila perusahaan tambang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut tak jua menetapkan lokasi pembangunan smelter hingga akhir Januari.

"Saya minta ke Freeport cari jalan. Karena kami juga ingin mereka operasi. Kami juga hendaki mereka tetap lancar karena penting bagi ekonomi dan dagang kita," kata dia.