Pemerintah mulai hitung kerugian rusaknya terumbu karang Raja Ampat
Merdeka.com - Masuknya kapal pesiar, MV Caledonian Sky ke kawasan Raja Ampat, Papua Barat pada 3 Maret 2017 membawa petaka. Kapal berbendera Bahama yang dinahkodai Kapten Keith Michael Taylor mengangkut 102 turis dan 79 ABK menabrak terumbu karang dan merusak ekosistem bawah laut di kawasan wisata tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti mengakui sampai saat masih menghitung kerugian terumbu karang yang rusak. Bukan hanya itu saja namun juga berdampak di sektor pariwisata.
"Juga ini efeknya banyak pertama di sana mungkin dari sisi pendapatan perikanannya tidak ada, pendapatan pariwisata yang saya pikir juga sangat dominan akan di evaluasi," katanya di gedung KKP, Jakarta, Rabu (15/3).
-
Siapa yang terlibat dalam pelestarian terumbu karang di Desa Sungai Dua Laut? Usaha konservasi terumbu karang dari kerusakan tak hanya dilakukan oleh pemerintah, LSM, atau lembaga terkait, namun juga oleh masyarakat setempat.
-
Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan terumbu karang? Sejak tahun 2007 hingga sekarang, mereka rutin melakukan kegiatan rehabilitasi setiap tahunnya. Namun indikator keberhasilan kegiatan ini ternyata bukan hanya soal seberapa banyak karang yang berhasil direhabilitasi.
-
Kenapa terumbu karang di Desa Sungai Dua Laut perlu dilestarikan? ‘Karang di sini bukan hanya sekadar untuk kita saja. Namun bagaimana agar anak cucu kita ke depan juga bisa menikmati. Biarlah kita melakukan rehabilitasi sekarang, kalau kita nggak bisa menikmati, biarlah anak cucu kita yang menikmati,'
-
Bagaimana cara menjaga terumbu karang? Menjaga terumbu karang sangat penting untuk kelangsungan ekosistem laut dan kehidupan di bumi.
-
Di mana terumbu karang di Desa Sungai Dua Laut berada? Pak Abdul, salah satu anggota Pokmaswas, mengatakan bahwa kelompok Pokmaswas sehari-hari bertugas untuk mengawasi segala aktivitas di laut mulai dari lalu lintas kapal hingga aktivitas menangkap ikan khususnya di kawasan konservasi terumbu karang.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
Investigasi awal yang dilakukan pemerintah setempat menunjukkan, terumbu karang yang rusak luasnya bisa lebih dari 1600 m2. Walaupun pihak dari kapal MV Caledonian Sky bersedia untuk membayar kerusakan lingkungannya, namun pemerintah tetap menyiapkan dana untuk melakukan restorasi terumbu karang yang rusak.
"Anggaran pasti kita siapkan untuk restorasi, tetapi kan pengamatannya belum selesai," ujarnya.
Namun dia masih belum bisa menyebutkan jumlah anggaran yang disiapkan. Namun satu yang pasti untuk mengembalikan terumbu karang yang telah rusak memerlukan waktu yang sangat lama.
"Terkait dengan koral (jenis dari terumbu karang) yang terdampak nantinya akan kita langsung konservasi, saya sebutkan jenis koralnya macam-macam pasti akan punya cara sendiri. Koral itu paling cepat 5 cm pertahun paling cepat itu juga harus di tentukan dari habitat dan air lautnya. Semakin fisting semakin cepat berkembang dengan baik. Tapi akan kita coba kelola. Karena ini butuh bertahun-bertahun dan jenin koral nya macam-macam," tuturnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemulihan terumbu karang dikerjakan seluas 3.817 meter persegi yang sebarannya ada di tujuh perairan
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPantai Wisata Bangsring Under Water sendiri adalah salah satu objek wisata di Kabupaten Banyuwangi yang sering menjadi pilihan wisatawan.
Baca SelengkapnyaKerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun angka rasuah yang ditaksir hingga Rp 271 triliun itu didapatkan dari hitungan kerugian perekonomian negara.
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaKejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.
Baca SelengkapnyaPada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Baca Selengkapnya